Page 194 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2021
P. 194
PEKERJA KONTRAK BISA AJUKAN PERMOHONAN KPR LEWAT JHT BPJS
KETENAGAKERJAAN
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dalam Program Jaminan
Hari Tua kembali disosialisasikan. Hal tersebut dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).
Informasi saja, manfaat layanan tambahan ini menyediakan fasilitas kemudahan untuk memiliki
rumah serta renovasi rumah bagi pekerja/buruh maupun pengembang properti.
Di dalam regulasi tersebut tercantum syarat yang bisa mengajukan pembelian rumah adalah
menjadi anggota kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
"Manfaat layanan tambahan ini untuk semua status pekerja, baik PKWT (Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu) maupun PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu)," ujar Dirjen Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker Indah Anggoro Putri dalam konferensi pers
virtual, Rabu (3/11/2021).
Dengan demikian, pekerja kontrak juga bisa mengajukan permohonan pembelian rumah dengan
cara Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk yang ditunjuk
sebagai bank yang memfasilitasi pembelian rumah.
Jika pekerja tersebut terkena pemutusaan hubungan kerja (PHK), masih tetap bisa melanjutkan
MLT fasilitas penyediaan rumah tersebut.
Namun demikian, tetap pihak bank yang dapat menentukan apakah pengaju KPR melalui MLT
BP Jamsostek ini masih layak membeli rumah.
MLT ini hanya dikhususkan bagi pekerja/buruh yang belum memiliki rumah sama sekali atau
rumah pertama. Hunian yang ditawarkan dalam program MLT BPJS Ketenagakerjaan tersebut
tidak hanya berupa rumah tapak, tetapi juga bisa berbentuk rumah susun maupun apartemen.
"Jadi memang MLT ini bagi pekerja/buruh yang memang belum memiliki rumah sendiri atau
rusun sendiri. Tapi kalau dia sudah punya rumah, tidak boleh memanfaatkan MLT ini. MLT ini
bukan hanya rumah tapak, boleh juga rusun atau apartemen. Harus atas nama pekerja itu
sendiri," kata Indah.
Direktur Utama (Dirut) BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, selama ini, pengaju KPR tidak
hanya pekerja penerima upah, tetapi juga pekerja informal.
Jadi, Bank BTN tidak mempermasalahkan status dari pekerja/buruh yang mengajukan tersebut.
"Tanpa ada program Jamsostek, itu pun kita memberikan kredit KPR buat pekerja profesional
yang tidak ada penghasilan tetap. Logika sederhananya apalagi kalau anggota Jamsostek. Jadi
itu open untuk yang punya kerjaan tetap yang punya slip gaji bulanan, kewajiban menjadi
anggota Jamsostek, dan juga mengiur itu merupakan nilai plus sebenarnya," ucap dia.
Dalam kesempatan itu, Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyebutkan syarat
untuk mendapatkan manfaat layanan tambahan fasilitas perumahan ini wajib menjadi anggota
kepesertaan BP Jamsostek minimal satu tahun.
"Tapi persyaratan lainnya dia telah menjadi peserta selama setahun minimal. Kedua, tertib
administrasi dan iurannya. Ketiga, perusahaan tempat dia bekerja itu tidak PDS atau perusahaan
daftar sebagian, apakah itu upah, program, atau ketenagakerjaan. Terakhir, secara analisa bank
itu layak," ucap dia.
193
