Page 195 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2021
P. 195

Judul               Alasan Ini yang Membuat Buruh Yakin UMP 2022 Bisa Naik 10 Persen
                Nama Media          kompas.tv
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.kompas.tv/article/228506/alasan-ini-yang-membuat-
                                    buruh-yakin-ump-2022-bisa-naik-10-persen
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-11-04 09:46:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tetap meminta Upah Minimum Kabupaten/Kota
              (UMK) 2022 naik sebesar 7-10 persen. Menurut KSPI, penetapan UMP tahun depan tidak bisa
              menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan seperti yang diminta pengusaha
              dan digunakan Kementerian Ketenagakerjaan. Lantaran PP tersebut adalah turunan UU Cipta
              Keja yang saat ini masih digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).


              ALASAN INI YANG MEMBUAT BURUH YAKIN UMP 2022 BISA NAIK 10 PERSEN

              Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tetap meminta Upah Minimum Kabupaten/Kota
              (UMK) 2022 naik sebesar 7-10 persen. Menurut KSPI, penetapan UMP tahun depan tidak bisa
              menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan seperti yang diminta pengusaha
              dan digunakan Kementerian Ketenagakerjaan. Lantaran PP tersebut adalah turunan UU Cipta
              Keja yang saat ini masih digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

              "Setiap UU atau aturan yang sedang digugat, dia tidak inkracht, nggak boleh jalan. Rakyat dalam
              hal ini buruh dan teman-temannya sedang menggunakan hak konstitusinya," kata Presiden KSPI
              Said Iqbal kepada media, dikutip Kamis (4/11/2021).

              "Orang  lagi  digugat  kok,  aneh  masa  dipakai,  berarti  pemerintah  nggak  taat  hukum  dong?"
              tambahnya.

              Sehingga, KSPI meminta penetapan UMP 2022 tetap menggunakan aturan lama. Yaitu Undang-
              undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah (PP)
              Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

              Jika menggunakan aturan tersebut, UMP dihitung berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan
              ekonomi dan mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Said Iqbal mengatakan, buruh
              sudah mensurvei rata-rata 60 item KHL mengalami kenaikan. Mulai dari kebutuhan pokok hingga
              transportasi.



                                                           194
   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200