Page 196 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2021
P. 196
“Itemnya yang besar sewa rumah dan transportasi buruh, karena Covid-19 jadi tidak bisa naik
angkot, sekarang pakai Gojek. Jadinya mahal,” tuturnya.
Dengan perhitungan tersebut, otomatis UMP 2022 pun akan naik. Namun jika menggunakan
formula baru, belum tentu kenaikannya sesuai yang diinginkan para buruh.
Lantaran PP 36/2021 mengatur penentuan Upah Minimum ditetapkan berdasarkan kondisi
ekonomi seperti inflasi dan ketenagakerjaan. Dengan memerhitungkan batas atas dan bawah
upah minimum.
Di sisi lain, KSPI setuju jika perusahaan yang rugi akibat pandemi tidak perlu menaikkan upah.
Dengan catatan, mampu menunjukkan bukti berupa laporan keuangan yang rugi selama 2 tahun
berturut-turut. KSPI meminta kondisi keuangan perusahaan jangan disamakan. Lantaran tidak
semua perusahaan merugi meski kena pandemi.
"Kelihatan sekali Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) itu tanda petik bersikap tidak adil, tanda
petik 'serakah'. Tidak pernah dijelaskan apa argumentasi bahwa perusahaan itu mengalami
kerugian. Tidak bisa dipukul rata," ujar Said Iqbal.
"Sikap KSPI sudah jelas bahwa bilamana perusahaan merugi akibat pandemi COVID-19, KSPI
setuju pengusaha dan serikat pekerja atau perwakilan karyawan berunding. Kalau memang tidak
naik, tidak apa tapi syaratnya ditunjukkan pembukuan perusahaan dua tahun berturut-turut rugi,
laporkan ke dinas tenaga kerja setempat, itu kan fair, nggak bisa (hanya) omongan-omongan,"
lanjutnya.
Ia menegaskan, KSPI memaklumi jika UMKM tidak bisa menaikkan UMP 2022. Karena UMKM
juga belum mampu membayar upah pekerjanya sesuai aturan.
"Nggak usah diseret-seret UMKM untuk jadi argumentasi Apindo. Kami setuju kok UMKM itu
nggak bayar upah minimum. Dari 20 tahun yang lalu UMKM itu nggak bayar upah minimum,"
ucap Said Iqbal.
195
