Page 198 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2021
P. 198
10.000 BURUH DISEBUT BAKAL DEMO PADA 10 NOVEMBER, INI TUNTUTANNYA
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) menyatakan buruh akan melakukan aksi unjuk
rasa di 26 provinsi pada 10 November 2021 mendatang. Adapun dalam aksi tersebut KSPI akan
menuntut sejumlah hal, salah satunya kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2022
sebesar 7-10 persen.
"Aksi 10 November diikuti lebih 10.000-an buruh dari 1.000 pabrik di 26 provinsi lebih 150
kabupaten/kota," kata Said kepada Kompas.com, Rabu (3/11/2021) malam.
Kemudian para buruh juga akan meminta pemerintah daerah untuk menetapkan upah minimum
sektoral kabupaten/kota (UMSK). Serta mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja dan tetap berlakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tanpa diikat UU Cipta
Kerja.
"Bilamana pemerintah tidak merespons tuntutan buruh maka KSPI dan buruh Indonesia
mempersiapkan mogok kerja secara nasional," ujar dia.
Said menuturkan, aksi tersebut rencananya dilakukan di depan kantor gubernur, bupati atau wali
kota di masing-masing daerah. Sementara untuk DKI Jakarta akan di pusatkan di Balaikota
pemerintah daerah DKI Jakarta dengan estimasi jumlah massa 500-1.000 buruh.
"Karena harus mengikuti protokol kesehatan," ucap Said.
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih menunggu data
pertumbuhan ekonomi Indonesia dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut nantinya akan
menjadi acuan penetapan upah minimum 2022.
"Masih menunggu data (pertumbuhan ekonomi) dari BPS, harap sabar (menanti keputusan
penetapan upah minimum tahun depan)," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Kemenaker Indah Anggoro Putri kepada Kompas.com, Selasa (2/11/2021).
Dalam pertemuan antara Kemenaker dengan Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Badan
Pekerja Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (BP LKS Tripnas) pada 23 Oktober 2021, ada
usulan kenaikan upah minimum tahun 2022.
"Depenas dan LKS Tripnas berharap para pihak agar tidak berkutat pada upah minimum,
melainkan mendorong perjuangan kepada upah berdasarkan struktur dan skala upah sebagai
wujud produktivitas. Dengan demikian apabila lebih produktif maka kita sebagai bangsa akan
meningkatkan daya saing," kata Putri.
Menurut Putri, pada prinsipnya penetapan upah bertujuan mewujudkan sistem pengupahan yang
berkeadilan bagi seluruh pihak untuk mencapai kesejahteraan pekerja atau buruh.
Namun penetapan upah minimum tersebut tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dan
kondisi perekonomian nasional.
"Jadi tak hanya berpikir kesejahteraan pekerja atau buruh, tapi juga berpikir atau
memperhatikan kemampuan perusahaan sehingga kelangsungan bekerja dapat terjaga, dengan
demikian dapat mendorong perekonomian nasional," ucap dia.
197
