Page 219 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2021
P. 219
"Hingga saat ini, Pemprov Banten masih menunggu dan berkoordinasi dengan Kementerian
Tenaga Kerja tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penetapan Upah Minimum
sesuai regulasi," jelasnya.
Dijelaskan, tahapan penetapan upah minimum yaitu setelah ada surat Kementerian Tenaga Kerja
yang berisi petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, nilai inflasi, dan pertumbuhan ekonomi
masing-masing provinsi (termasuk Provinsi Banten ), kemudian Dewan Pengupahan Provinsi
mengadakan rapat untuk memberikan saran/pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka
penetapan UMP.
Selain itu, untuk menindaklanjuti Surat Menaker dimaksud, Gubernur Banten membuat surat
edaran kepada Bupati/Walikota Se-Provinsi Banten yg berisi juklak/juknis sebagaimana
dijelaskan dalam surat Menaker tersebut dan menjadi pedoman dalam rapat Dewan Pengupahan
Kabupaten/Kota untuk membahas UMK.
Hasil rapat pleno Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bupati/walikota dan
Bupati/Walikota memberikan rekomendasi usulan tentang besaran Upah Minimum
Kabupaten/Kota kepada Gubernur." papar Kadisnaker Al Hamidi.
Dengan demikian Rapat Dewan Pengupahan Provinsi dilaksanakan 2 kali yaitu untuk membahas
dan menyampaikan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada Gubernur untuk ditetapkan
UMP yang diumumkan selambat-lambatnya tanggal 21 Nopember dan rapat pembahasan
saran/pertimbangan terkait UMK yang harus diumumkan selambat-lambatnya tanggal 31
Nopember.
Kadisnaker Provinsi Banten juga kembali menegaskan, yang menjadi pertimbangan penetapan
upah adalah murni regulasi. (Adv)***.
218
