Page 215 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2021
P. 215
Judul TUNTUTAN KENAIKAN UPAH BURUH SULIT DIPENUHI
Nama Media Banten Pos
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg1&9
Jurnalis enk
Tanggal 2021-11-04 09:09:00
Ukuran 257x88mmk
Warna Warna
AD Value Rp 21.588.000
News Value Rp 215.880.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Wahidin Halim (Gubernur Banten) Sesuai peraturan (penetapan UMP/UMK, red) tak
bisa bergeser dari situ (aturan Perundang-unda-ngan, red)
neutral - Wahidin Halim (Gubernur Banten) Demo tidak dilarang untuk menyampaikan aspirasi,
tetapi ketika sudah menjadi kesepakatan, sudah ada keputusan, semua harus mematuhinya.
Kalau sudah ada kesepakatan, sudah ada keputusan, ya sudah
neutral - Al Hamidi (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Disnakertrans Disnaker-
trans) Banten) Hingga saat ini, Pemprov Banten masih menunggu dan berkoordinasi dengan
Kementerian Tenaga Kerja tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis peneta- pan Upah
Minimum sesuai regulasi
neutral - Al Hamidi (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Disnakertrans Disnaker-
trans) Banten) Hasil rapat pleno Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota disampaikan kepada
Bupati/walikota dan Bupati/ Walikota memberikan rekomendasi usulan tentang besaran Upah
Minimum Kabupaten/Kota kepada Gubernur
neutral - Al Hamidi (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Disnakertrans Disnaker-
trans) Banten) Yang menjadi pertimbangan penetapan upah adalah murni regulasi
Ringkasan
Keinginan buruh akan kenaikan upah tahun 2022 sebesar 13,5 persen dari UMK 2021 sepertinya
kandas. Pasalnya, sesuai dengan aturan UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang
Pengupahan sebelumnya kenaikanya hanya 1,5 persen saja. Gubernur Banten Wahidin Halim
(WH) dalam siaran persny, Rabu (2/ 11) menjelaskan penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP)
dan atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) mengacu pada aturan normatif yang ditetapkan
Pemerintah Pusat. Penetapan UMP dan atau UMK tak bisa bergeser dari aturan Perundang-
Undangan.
214
