Page 213 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2021
P. 213
Buruh yang tak terima langsung mendorong balik ke belakang, bahkan hingga akhirnya terjadi
kericuhan. Beberapa diantaranya bahkan tampak mencekik temannya sendiri. Kericuhan terjadi
sekitar 5 menit, sebelum akhirnya pihak kepolisian yang mengamankan aksi, turun tangan
melerai kericuhan.
Aksi buruh sendiri dimulai dari kawasan industri Dwipapuri, Cimanggung, menggunakan sekitar
200 motor dan 4 mobil. Dalam perjalanannya melintasi Parakan Muncang, massa aksi beberapa
kali berhenti untuk mengajak buruh lainnya di perusahaan yang mereka lewati. Sasaran para
buruh, yakni Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang, dan IPP.
Di depan Kantor Disnakertrans, para buruh melakukan aksi tutup jalan Pangeran Kornel sela
beberapa menit. Selesai orasi di Disnakertrans, para buruh melanjutkan aksinya di IPP. Setelah
melakukan orasi, sejumlah perwakilan buruh melakukan audiensi dengan Bupati Sumedang,
Dony Ahmad Munir di Ruang Cakrabuana. Dalam aksinya itu, buruh meminta bupati mendukung
buruh, menolak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Kemudian juga menolak Peraturan Pemerintah nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Kami juga menolak pembahasan UMK Sumedang tahun 2022 menggunakan formula PP 36
tahun 2021. Aspirasi lainnya kami meminta Pak Bupati melakukan dekresi dalam penetapan UMK
Sumedang 2022,"kata Koordinator ABSM, Guruh Hudyanto.
Dikatakan, para buruh memperjuangkan upah yang layak untuk para buruh, yakni sebesar Rp 4
juta. Jumlah tersebut, kata Guruh bukan jumlah yang abal-abal. "Sejatinya sejak ada PP 78
Tahun 2015, upah kami itu hanya penyesuaian, jadi sebetulnya tidak ada kenaikan upah,"
ucapnya. Menanggapi aspirasi para buruh, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengaku
sangat memahami.
Dirinya berjanji akan memperjuangkan aspirasi para buruh melalui mekanisme yang berlaku.
"Nanti ada Dewan Pengupahan. Ini prosesnya masih panjang, nanti 20 November dari provinsi
ada UMP, terus kebawah dimusyawarahkan dengan Dewan Pengupahan," tuturnya. Dari situ,
lanjut Dony, akan diketahui berapa UMP Jawa Barat, sebelum dibahas oleh kabupaten.
"Nanti akan masuk ke BPS (Badan Pusat Statistik), lalu akan ada kajian, nanti akan ada UMP dari
provinsi. Seperti apa isinya kita tunggu 20 November nanti, seperti apa yang ditetapkan UMP
oleh provinsi, sebelum kami bahas di kabupaten,"ucapnya. Lebih jauh, bupati mengapresiasi
para buruh yang menyampaikan aspirasi secara damai, tertib dan tetap menjaga kondusifitas.
Sementara itu, kepolisian menyiagakan 386 personil mengamankan jalannya unjuk rasa buruh
di wilayah Sumedang. Kapolres AKBP Eko Prasetyo Robbyanto dalam rangka pengamanan
jalannya unjuk rasa terjun langsung ke lapangan melakukan pengawalan terhadap buruh yang
melakukan ujuk rasa. Kamis ( 3/11/21 ).
Kapolres mengimbau agar tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan selalu memakai
masker selama pelaksanaan unjukrasa. "Kita sediakan air mineral, masker dan memberikan
makanan dengan diadakannya gerobag berkah dengan cara memborong makanan dari penjual
makanan yang selanjutnya makanannya bisa dinikmati oleh buruh yang melakukan
unjukrasa,"kata Kapolres.
(gun)
Caption:
Aksi buruh di halaman Gedung IPP Sumedang Rabu (3/11) sempat diwarnai kericuhan antar
buruh
212
