Page 210 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2021
P. 210
DEMO BURUH 10 NOVEMBER DIPUSATKAN DI KANTOR GUBERNUR 26 PROVINSI
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) akan menggelar aksi unjuk rasa di 26 provinsi
untuk menuntut kenaikan upah minimun pada 10 November 2021.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, aksi tersebut akan fokus dilakjkan di depan kantor
gubernur di masing-masing provinsi.
"Untuk DKI akan dipusatkan di Balai Kota Pemda DKI dengan estimasi jumlah massa 500-1.000
buruh karena harus mengikuti protokol kesehatan," kata Said kepada Kompas.com, Rabu
(3/11/2021) malam.
Menurut Said, aksi tersebut rencananya diikuti lebih dari 10.000 buruh dari 1.000 pabrik di 26
provinsi dan lebih dari 150 kabupaten/kota.
Para buruh akan menyuarakan beberapa hal dalam aksi unjuk rasa tersebut. Salah satunya,
yakni menuntut kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2022 sebesar 7-10 persen.
Kemudian menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK), mencabut Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan tetap berlakukan Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) tanpa diikat UU Cipta Kerja.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email "Bilamana pemerintah tidak merespons tuntutan buruh maka KSPI dan buruh
Indonesia mempersiapkan mogok kerja secara nasional," ujar dia.
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih menunggu data
pertumbuhan ekonomi Indonesia dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut nantinya akan
menjadi acuan penetapan upah minimum 2022.
"Masih menunggu data (pertumbuhan ekonomi) dari BPS, harap sabar (menanti keputusan
penetapan upah minimum tahun depan)," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Kemenaker Indah Anggoro Putri kepada Kompas.com, Selasa (2/11/2021).
Dalam pertemuan antara Kemenaker dengan Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Badan
Pekerja Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (BP LKS Tripnas) pada 23 Oktober 2021, ada
usulan kenaikan upah minimum tahun 2022.
"Depenas dan LKS Tripnas berharap para pihak agar tidak berkutat pada upah minimum,
melainkan mendorong perjuangan kepada upah berdasarkan struktur dan skala upah sebagai
wujud produktivitas. Dengan demikian apabila lebih produktif maka kita sebagai bangsa akan
meningkatkan daya saing," kata Putri.
Menurutnya, pada prinsipnya penetapan upah bertujuan mewujudkan sistem pengupahan yang
berkeadilan bagi seluruh pihak untuk mencapai kesejahteraan pekerja atau buruh.
Namun penetapan upah minimum tersebut tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dan
kondisi perekonomian nasional.
"Jadi tak hanya berpikir kesejahteraan pekerja atau buruh, tapi juga berpikir atau
memperhatikan kemampuan perusahaan sehingga kelangsungan bekerja dapat terjaga, dengan
demikian dapat mendorong perekonomian nasional," ucap dia.
209
