Page 218 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2021
P. 218

Judul               Gubernur Banten : Penetapan UMP-UMK Mengacu Pada Regulasi
                Nama Media          pikiran-rakyat.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-012940435/gubernur-
                                    banten-penetapan-ump-umk-mengacu-pada-regulasi
                Jurnalis            Native
                Tanggal             2021-11-04 09:04:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menjelaskan penentuan Upah Minimum Provinsi ( UMP )
              dan  atau  Upah  Minimum  Kabupaten/Kota  (  UMK  )  mengacu  pada  aturan  normatif  yang
              ditetapkan  Pemerintah  Pusat.  Penetapan  UMP  dan  atau  UMK  tak  bisa  bergeser  dari  aturan
              Perundang-Undangan.



              GUBERNUR BANTEN : PENETAPAN UMP-UMK MENGACU PADA REGULASI

              Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menjelaskan penentuan Upah Minimum Provinsi ( UMP )
              dan  atau  Upah  Minimum  Kabupaten/Kota  (  UMK  )  mengacu  pada  aturan  normatif  yang
              ditetapkan  Pemerintah  Pusat.  Penetapan  UMP  dan  atau  UMK  tak  bisa  bergeser  dari  aturan
              Perundang-Undangan.

              "Sesuai peraturan (penetapan UMP / UMK , red) tak bisa bergeser dari situ (aturan Perundang-
              undangan, red)," kata Gubernur WH.

              Dijelaskan, bahwa peraturan tentang penetapan UMP dan UMK harus melalui mekanisme sesuai
              peraturan perundang-undangan yang berlaku.

              Gubernur  WH  menyatakan,  demo  tidak  dilarang  untuk  menyampaikan  aspirasi,  tetapi  ketika
              sudah menjadi kesepakatan, sudah ada keputusan, semua harus mematuhinya. "Kalau sudah
              ada kesepakatan, sudah ada keputusan, ya sudah," ujarnya.

              Seperti diketahui, pembahasan UMP dan UMK sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11
              Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan PP No.36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
              Regulasi tersebut salah satunya mengatur perhitungan upah buruh dengan formula baru.

              Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Al Hamidi menegaskan
              Pemprov  Banten  memperhatikan  dan  mencermati  semua  aspirasi  dari  berbagai  elemen
              masyarakat terutama pekerja/buruh terkait upah minimun.



                                                           217
   213   214   215   216   217   218   219   220