Page 216 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2021

TUNTUTAN KENAIKAN UPAH BURUH SULIT DIPENUHI

Keinginan buruh akan kenaikan upah tahun 2022 sebesar 13,5 persen dari UMK 2021 sepertinya
kandas. Pasalnya, sesuai dengan aturan UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang
Pengupahan sebelumnya kenaikanya hanya 1,5 persen saja.

Gubernur Banten VVahidin Halim (WH) dalam siaran persnya, Rabu (2/ 11) menjelaskan
penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
mengacu pada aturan normatif yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Penetapan UMP dan atau
UMK tak bisa bergeser dari aturan Perundang-Undangan.

"Sesuai peraturan (penetapan UMP/UMK, red) tak bisa bergeser dari situ (aturan Perundang-
undangan, red) " kata WH.

Dijelaskan, bahwa peraturan tentang penetapan UMP dan UMK harus melalui mekanisme sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun aksi ujukrasa yang dilakukan oleh buruh belakangan ini dikatakan WH adalah hal yang
harus dihormati. "Demo tidak dilarang untuk menyampaikan aspirasi, tetapi ketika sudah menjadi
kesepakatan, sudah ada keputusan, semua harus mematuhinya. Kalau sudah ada kesepakatan,
sudah ada keputusan, ya sudah," ujarnya.

Seperti diketahui, pembahasan UMP dan UMK sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11
taun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan PP Nomor 36 tahun 2021 tentang
Pengupahan. Regulasi tersebut salah satunya mengatur perhitungan upah buruh dengan formula
baru.

Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banten Al Hamidi menegaskan pemprov-
memperhatikan dan mencermati semua aspirasi dari berbagai elemen masyarakat terutama
pekerja/buruh terkait upah minimun.

"Hingga saat ini, Pemprov Banten masih menunggu dan berkoordinasi dengan Kementerian
Tenaga Kerja tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis peneta- pan Upah Minimum
sesuai regulasi," jelasnya.

Dijelaskan, tahapan penetapan upah minimum yaitu setelah ada surat Kementerian Tenaga Kerja
yang berisi petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, nilai inflasi, dan pertumbuhan ekonomi
masing-masing provinsi, kemudian Dewan Pengupahan Provinsi mengadakan rapat untuk
memberikan saran atau ertimbangan kepada Gubernur dalam rangka penetapan UMP.

Selain itu, untuk menindaklanjuti Surat Menaker dimaksud, Gubernur Banten membuat surat
edaran kepada Bupati/Walikota Se-Provinsi Banten yg berisi juklak/juknis sebagaimana
dijelaskan dalam surat Menaker tersebut dan menjadi pedoman dalam rapat Dewan Pengupahan
Kabupaten/ Kota untuk membahas UMK. "Hasil rapat pleno Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota
disampaikan kepada Bupati/walikota dan Bupati/ Walikota memberikan rekomendasi usulan
tentang besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota kepada Gubernur," papar Al Hamidi.

Dengan demikian Rapat Dewan Pengupahan Provinsi dilaksanakan 2 kali yaitu untuk membahas
dan menyampaikan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada Gubernur untuk ditetapkan
UMP yang diumumkan selambat-lambatnya tanggal 21 November dan rapat pembahasan
saran/pertimbangan terkait UMK yang harus diumumkan selambat-lambatnya tanggal 31
Nopember.

"Yang menjadi pertimbangan penetapan upah adalah murni regulasi," pungkasnya.(Rus/ENK)

215