Page 67 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2021

Selanjutnya Bupati Blora, H Arief Rohman; Bupati Sumbawa Barat, HW Musyafirin yang diwakili
oleh Amar Nurmansyah (Sekda), dan Bupati Sumbawa, H. Mahmud Abdulah, yang diwakili Budi
Prasetyo (Kadisnakertrans).

Terkait dengan tindak lanjut MoU, kata Benny, bagaimana daerah bertanggung jawab
mengeluarkan peraturan, baik berupa perda maupun perbup atau perwali terkait perlindungan
PMI. Selain itu, MoU juga diharapkan mendorong pemerintah daerah melakukan pengalokasian
anggaran atau politik anggaran untuk kepentingan PMI.

"Tidak harus langsung dengan jumlah yang besar karena negara sudah mengantisipasi tidak
boleh lagi ada pekerja yang untuk mewujudkan mimpinya dia menjual harta kekayaan. Apalagi
meminjam ke rentenir," ujarnya.

Skema kerja itu, lanjut Benny Rhamdani, antara lain dijalankan melalui KTA. Berbekal KTA ini
calon PMI bisa meminjam uang di bank dengan bunga yang sangat rendah.

Menurut dia, BP2MI berusaha menghadirkan negara dalam memberikan kemudahan dan fasilitas
bagi PMI. Kompleksitas persoalan PMI diakui membuat pihaknya tidak bisa bekerja sendiri.

"Terima kasih kepada Bupati/Wali Kota, pemerintah daerah yang mau bersama-sama
bertanggung jawab atas keselamatan PMI. Kalau kita potret ke daerah, mereka adalah warga
masyarakat dari sebuah pemerintahan kabupaten, pemerintahan kota, pemerintahan provinsi.
Berarti benar undang-undang dilahirkan untuk mendorong tanggung jawab semua pihak,"
ucapnya.

Dia menegaskan komitmen untuk memproteksi agar setiap anak bangsa tidak menjadi korban
perdagangan orang yang dikendalikan oleh sindikat dan mafia harus berkesinambungan.

"BP2MI pusat tidak bisa langsung ke daerah karena keterbatasan SDM sehingga. Sekali lagi saya
sebagai Ketua BP2MI mengucapkan terima kasih kepada para kepala daerah yang sudah
mengambil inisiatif untuk bekerja sama dengan BP2MI," ujarnya.

Melalui Rakornis BP2MI difokuskan untuk memotret peta jalan tentang apa yang harus dilakukan
ke depan. Termasuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan menyatukan sikap serta tindakan di
lapangan dalam mewujudkan tugas negara terkait penempatan maupun perlindungan PMI.

Komitmen BP2MI disambut antusias kepala daerah yang menandatangani MoU. Seperti halnya
Walikota Bima, Muhammad Lutfi mengatakan pihaknya siap menaikkan anggaran terkait PMI
dan membina sinergi antara BP2MI dengan pemerintah daerah. Penyeleksian PMI juga menjadi
fokus Kota Bima sehingga akan mengutamakan skills CPMI.

"Pelatihan bahasa dan lain-lain sudah berjalan. Kami berharap tidak lagi mengirim tenaga kerja
yang tidak memiliki skills. Kami juga berharap PMI teregistrasi lewat jalur formal negara dan
tidak lewat sindikat yang dipastikan merugikan PMI," katanya.

Bupati Blora, H Arief Rohman bahkan menegaskan akan melibatkan pemerintah desa sebagai
pintu awal penyeleksian PMI.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BP2MI Benny Rhamdani juga menandatangani Rencana
Kerja dengan Wali Kota Padang Panjang, Fadli Amran serta Penandatanganan Perjanjian Kerja
Sama dengan Rektor Universitas Teknologi Sumbawa, Chairul Hudaya; Wakil Rektor Bidang
Perencanaan dan Kerjasama Universitas Mataram, Yusron Saadi; dan Rektor Universitas Islam
Negeri Mataram, Prof Dr H Masnun.

66