Page 71 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2021
P. 71
TJAHJO KUMOLO DORONG OPTIMALISASI LTSA BAGI PEKERJA MIGRAN
Pelayanan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) melalui Layanan Terpadu Satu
Atap (LTSA) perlu dijalankan secara optimal.
Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk menciptakan layanan yang cepat, mudah, murah, dan
aman bagi calon pekerja migran, serta meningkatkan pelindungan bagi pekerja migran dan
keluarganya.
Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
Tjahjo Kumolo dalam Rapat Koordinasi Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI), di Kabupaten Badung, Bali, Kamis (4/11/2021).
"Optimalisasi perlindungan pekerja migran perlu dilaksanakan secara kolaboratif antar-instansi
pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," ujar Tjahjo.
Disampaikan bahwa pada level pemerintah pusat, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian
Luar Negeri, dan BP2MI mempunyai peran strategis dalam penanganan perlindungan pekerja
migran.
Selain itu, layanan perlindungan dan penempatan yang diberikan juga perlu didukung dengan
kementerian dan lembaga sektor serta aparat penegak hukum.
Sedangkan pada level pemerintah daerah, masing-masing pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten dan kota, hingga pemerintah desa perlu menyusun strategi dalam implementasi peran
pelindungan pekerja migran Indonesia.
Dimana salah satu tugas yang diemban oleh pemerintah daerah adalah LTSA Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia.
Pemerintah daerah secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab dalam pelindungan
pekerja migran Indonesia.
Menteri Tjahjo juga menyampaikan jika layanan perlindungan pekerja migran perlu dilakukan
secara koheren, sejak pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. Hal ini
bukan saja berlaku bagi pekerja migran, namun juga beserta keluarganya.
Kendati demikian, mantan Menteri Dalam Negeri ini menyebutkan bahwa mewujudkan
pelayanan yang optimal bagi pekerja migran masih menyimpan sejumlah permasalahan.
Di antaranya adalah pembentukan LTSA yang belum secara merata menjangkau wilayah kantong
PMI. Kemudian masih terjadinya silo sistem layanan dan pengelolaan data PMI.
Tantangan tersebut dapat dihindari melalui penataan kelembagaan, dimana masing-masing
kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melakukan pengecekan ulang terhadap tugas
dan fungsi dengan mendasarkan pada pembagian peran di dalam UU No.18/2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan peraturan pelaksanaannya.
Selanjutnya dengan integrasi proses bisnis antar-kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah
agar tercipta mekanisme hubungan kerja yang jelas dan teratur. Penerapan SPBE terintegrasi
juga dapat mendukung layanan penempatan dan pelindungan yang mudah, murah, dan cepat.
"Optimalisasi Layanan Terpadu Satu Atap yang dibentuk oleh pemerintah daerah, sebagai bagian
dari integrasi sistem layanan yang terkoordinasi dan terpadu. Pemerintah pusat juga dapat
memberikan dukungan dengan menempatkan sumber daya pada LTSA tersebut," pungkasnya.
70
