Page 69 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2021
P. 69
Dia menegaskan, penyelenggaraan ketenagakerjaan tidak hanya urusan pemerintah pusat.
Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, urusan bidang ketenagakerjaan,
pelaksanaannya dibagi dengan pemerintah daerah.
Lebih jauh, Ida menilai, bidang ketenagakerjaan merupakan urusan yang kompleks. Prosesnya
menuntutakurasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dia mengingatkan, dukungan data
dan informasi yang berkualitas, relevan, akurat, , dan berkesinambungan sangat penting.
Sehingga keputusan dan kebijakan yang diambil berdasarkan data atau.
"Reformasi, tata kelola melalui kebijakan satu data ketenagakerjaan sangat fundamental dalam
menentukan keberhasilan ketenagakerjaan," ucapnya. Dia menekankan, kebijakan satu data
ketenagakerjaa bukan berarti tugas selesai. Justru tugas semakin berat menghadapi tantangan
dan implementasinya.
"Diharapkan satu data mulai dari sini bisa menjadi tolok ukur kinerja serta merencanakan
pembangunan ketenagakerjaan ke depan baik tingkat kota/kabupaten, provinsi, maupun
nasional," tandasnya.
(c) Copyright 2021 - Koran Jakarta. All rights reserved.
68
