Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JUNI 2021

Judul Duh. Para Pekerja Kontrak Rawan Tak Dapatkan JKP, Padahal Perlu
Nama Media bisnis.com
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL https://finansial.bisnis.com/read/20210622/215/1408634/duh-para-
pekerja-kontrak-rawan-tak-dapatkan-jkp-padahal-perlu
Jurnalis Wibi Pangestu Pratama
Tanggal 2021-06-22 17:25:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch) Peserta mandiri atau PBPU agak
susah menentukan dia kehilangan pekerjaan. PMI dia kalau dipulangkan itu sebenarnya PHK,
lalu, jasa konstruksi itu memang dari awal jelas kapan dia akan berakhir pekerjaannya tapi
setelah itu dia kan kehilangan pekerjaan, dan mereka selama bekerja membayar iuran

negative - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch) Orang diposisikan disuruh
membayar iuran tapi ketika jatuh waktunya, tidak mendapatkan manfaat. Ini persoalan ada
inkonsistensi UU SJSN, UU Cipta Kerja, dengan PP 37

neutral - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch) Berlakunya UU Cipta Kerja akan
menyebabkan semakin banyak outsourcing, PKWT, dan karyawan kontrak. Saat mereka
kehilangan pekerjaan itu justru harus didukung dengan JKP, agar bisa kembali ke bursa kerja
negative - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch) Enggak akan berlaku karena
pekerjanya mengundurkan diri, bukan PHK. Selama ini, orang kalau mau di-PHK pasti
dikondisikan mengundurkan diri, padahal pekerja kan dia peserta yang membayar iuran, tapi pas
di-PHK tidak bisa mendapat manfaat [JKP]

negative - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch) Harus dihindari agar tidak terjadi
kerugian ganda bagi pekerja, dia kehilangan pekerjaan dan tidak dapat JKP, padahal JKP
esensinya untuk membantu pekerja yang kehilangan pekerjaan, apalagi di masa sekarang ini

Ringkasan

Pemerintah dinilai perlu meninjau cakupan pemberian manfaat program jaminan kehilangan
pekerjaan atau JKP bagi pekerja kontrak. Mereka yang membayar iuran perlu mendapatkan
manfaat jaminan sosial, terlebih dalam kondisi ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Koordinator
Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menjelaskan bahwa program tersebut sudah berjalan
seiring terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP.
Selain itu, akan terdapat aturan turunan dalam bentuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

105