Page 121 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JUNI 2021
P. 121
SERIKAT PEKERJA GARUDA ANGGAP PENSIUN DINI BERMASALAH
JAKARTA--Ketua Harian Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga) mengungkapkan program
pensiun dini 2021 yang ditawarkan perusahaan bermasalah. Tomy Tampatty mengatakan
Sekarga menyurati Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengenai hal tersebut.
"Pensiun dini tahun 2021 berpotensi timbul masalah hukum," kata Tomy, Selasa (21/6).
Tomy mengatakan, sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 64 Ayat 1 disebutkan,
pemutusan hubungan kerja sebelum mencapai usia pensiun normal dapat dilakukan dengan
syarat telah berusia 35 tahun dan mengajukan ata diusulkan perusahaan. Lalu terkait keputusan
program pensiun dini 2021, Tomy menuturkan hal tersebut tidak pernah didiskusikan dengan
Sekarga.
"Serikat hanya diundang BoD dalam pertemuan satu arah pada 19 Mei 2021. Selama 15 menit
pertemuan tersebut hanya menyampaikan keputusan BoD terkait rencana pensiun dini 2021,"
jelas Tomy.
Dengan pertimbangan hukum, Tomy mengatakan Sekarga hanya ingin mengingatkan agar
pelaksanaan pensiun dini dilaksanakan sesuai PKB Pasal 64. Dia menilai, pelaksanaan pensiun
dini 2021 pada dasarnya tidak sesuai ketentuan maka tidak menutup kemungkinan dapat
menimbulkan permasalahan hukum.
Sekarga juga keberatan dengan pernyataan manajemen dalam menjawab pertanyaan dari Bursa
Efek Indonesia. Tomy menuturkan, manajemen menyatakan sudah melakukan diskusi dengan
serikat pekerja.
"Tidak benar manajemen telah berdiskusi dengan Sekarga karena manajemen tidak pernah
berdiskusi maka kami ingatkan hal tersebut berpotensi menimbulkan masalah hukum," kata
Tomy.
Beberapa waktu lalu, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menawarkan program pensiun dini
bagi karyawannya. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan saat ini ribuan
karyawan sudah mengajukan pensiun dini.
"Ada 1.099 (mengajukan pensiun dini) memang dari jumlah yang masuk itu kami melihat jumlah
pilot yang mendaftar tidak terlalu banyak," kata Irfan dalam rapat dengar pendapat (RDP)
dengan Komisi VI DPR, Senin (20/6).
Irfan menuturkan, program pensiun dini tersebut sangat penting untuk perusahaan. Dia
menegaskan, jumlah karyawan harus sesuai dengan produksi perusahaan saat ini yang sudah
terdampak pandemi Covid-19.
Meskipun begitu, Irfan tidak ingin mengungkapkan jumlah karyawan yang tepat untuk kondisi
produksi saat ini. Dia tidak ingin angka tersebut diartikan menjadi target karyawan yang
mengajukan pensiun dini.
Hanya saja, Irfan mengatakan jumlah karyawan yang saat ini sudah mengajukan pensiun dini
masih jauh dari harapan perusahaan. "Ada penawaran lagi ke depan yang kami diskusikan. Tapi
yang jelas kita tidak punya keinginan mendzolimi. Kami juga harus menjaga kepentingan
bersama," kata Irfan.
Irfan menambahkan, dari ribuan karyawan yang mengajukan pensiun dini, perusahaan saat ini
belum memiliki dana pensiun tersebut. Dia menegaskan, eksekusi pensiun dini akan disesuaikan
dengan ketersediaan dana dan dilakukan secara bertahap.
120
