Page 19 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JUNI 2021
P. 19
Judul Refleksi 17 Tahun RUU Perlindungan PRT
Nama Media Kompas
Newstrend Perlindungan PRT
Halaman/URL Pg7
Jurnalis Opini
Tanggal 2021-06-23 04:34:00
Ukuran 228x204mmk
Warna Warna
AD Value Rp 196.080.000
News Value Rp 588.240.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Sebuah periode sangat lama untuk pembuatan sebuah produk hukum terkait persoalan yang
familiar dalam kehidupan kita. PRT dengan segala persoalannya menjadi hal yang kita dengar
dan kita "berinteraksi" dengannya langsung dalam keseharian, tetapi banyak persoalan yang
belum disentuh, apalagi secara akademik dan serius. Cerita tentang diskriminasi, eksploitasi, dan
kekerasan terhadap PRT bukan sesuatu yang asing. Fakta bahwa PRT tak diakui sebagai pekerja,
bahkan tak masuk dalam peraturan perundangan ketenagakerjaan kita, sehingga hak-hak
mereka sebagai pekerja sering dilanggar. Hal ini seharusnya menjadikan RUU Perlindungan PRT
(RUU PPRT) sebagai prioritas dalam pembuatan hukum.
REFLEKSI 17 TAHUN RUU PERLINDUNGAN PRT
Kandidat PhD di Departemen Antropologi, State Uniuersity ofSeiv York: Pendiri LETSS Talk
Sudah 17 tahun RIJIJ Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang diajukan JALA PRT
mengendap tak jelas perkembangan proses legislasinya di DPR.
Sebuah periode sangat lama untuk pembuatan sebuah produk hukum terkait persoalan yang
familiar dalam kehidupan kita. PRT dengan segala persoalannya menjadi hal yang kita dengar
dan kita "berinteraksi" dengannya langsung dalam keseharian, tetapi banyak persoalan yang
belum disentuh, apalagi secara akademik dan serius.
Cerita tentang diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan terhadap PRT bukan sesuatu yang asing.
Fakta bahwa PRT tak diakui sebagai pekerja, bahkan tak masuk dalam peraturan perundangan
ketenagakerjaan kita, sehingga hak-hak mereka sebagai pekerja sering dilanggar. Hal ini
seharusnya menjadikan RUU Perlindungan PRT (RUU PPRT) sebagai prioritas dalam pembuatan
hukum.
Mengapa begitu sulit membuat aturan hukum terkait PRT? Jawaban paling mudah, karena
keengganan DPR memproses pembuatan UU ini akibat bias kelas. Bagaimana mungkin para
anggota DPR yang berada di posisi majikan yang mempekerjakan para PRT akan bersedia
membahas, apalagi secara adil, RUU yang akan sedikit banyak menggerogoti posisi kuasanya
18
