Page 21 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JUNI 2021
P. 21
perubahan pembagian kerja secara seksual yang membuat kerja rumah tangga sering tak bisa
dilekatkan hanya pada perempuan.
Demikian juga kategorisasi kerja formal dan informal, publik dan privat, yang dipenuhi berbagai
dinamika dan membuatnya tak selalu berjalan linear dalam kenyataan sosial. Studi ini bisa jadi
argumen untuk menolak pandangan tentang persoalan PRT sebagai persoalan privat yang tidak
memiliki dimensi kepentingan umum.
Salah satu gambaran kategori dan segregasi ketat tak bisa diterapkan adalah dalam proses
industrialisasi dan modernisasi di Indonesia, sejak Orde Baru. Kampanye modernisasi dan
industrialisasi dengan memusatkan proyek pembangunan di perkotaan sebagai simbol
modernitas juga berimbas pada identitas perempuan urban yang mulai go public dan
meninggalkan kerja domestik.
Ini menuntut mobilisasi perempuan perdesaan untuk di-urbanisasi agar bisa mengisi kerja rumah
tangga di keluarga urban. Tanpa keterlibatan perempuan desa sebagai PRT, proses modernisasi
tak akan berjalan. Artinya, PRT punya peran penting dalam proses pembangunan berorientasi
modernisasi dan industrialisasi ini, yang menjadi indikasi segregasi privat-publik, formal-informal,
produktif- reproduktif jadi tak berlaku.
Inilah yang perlu dipahami publik, terutama anggota DPR, dan menuntut perubahan cara
pandang mereka agar bersedia menempatkan persoalan PRT sebagai persoalan publik dan
bersentuhan dengan kepentingan umum. Masa 17 tahun proses pembuatan sebuah UU sungguh
tak bisa diterima. Di balik macetnya proses legislasi ini terdapat sikap dan cara pandang kita
yang bias, diskriminatif, dan tak adil terhadap PRT.
Cara pandang diskriminatif mungkin juga karena mereka tak menemukan argumen meyakinkan
terkait berbagai persoalan PRT. Kajian, riset, dan berbagai kegiatan akademik lain dibutuhkan
untuk menguatkan dan memperkaya argumen ini. Meski akhirnya RUU ini akan disahkan DPR,
kajian-kajian itu tetap dibutuhkan untuk membangun pengetahuan akademik tentang kenyataan
sesungguhnya terkait PRT di Indonesia.
HBRYUNANTO
20
