Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 JULI 2021
P. 52
Judul KJRI Hong Kong koordinasi dengan aparat terkait perkosaan PMI
Nama Media antaranews.com
Newstrend Perlindungan PMI
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2241402/kjri-hong-kong-
koordinasi-dengan-aparat-terkait-perkosaan-pmi
Jurnalis M. Irfan Ilmie
Tanggal 2021-06-30 22:02:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Konsulat Jenderal RI di Hong Kong berkoordinasi dengan aparat hukum setempat terkait kasus
pemerkosaan yang dialami pekerja migran Indonesia (PMI). Koordinasi dengan pihak Kepolisian
Hong Kong untuk memastikan pelindungan hukum bagi korban berjalan sesuai dengan
ketentuan dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya, demikian
pernyataan tertulis KJRI Hong Kong, Rabu.
KJRI HONG KONG KOORDINASI DENGAN APARAT TERKAIT PERKOSAAN PMI
Konsulat Jenderal RI di Hong Kong berkoordinasi dengan aparat hukum setempat terkait kasus
pemerkosaan yang dialami pekerja migran Indonesia (PMI).
Koordinasi dengan pihak Kepolisian Hong Kong untuk memastikan pelindungan hukum bagi
korban berjalan sesuai dengan ketentuan dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal atas
perbuatannya, demikian pernyataan tertulis KJRI Hong Kong, Rabu.
Saat ini, kasus tersebut dalam penanganan pihak Kepolisian Hong Kong.
KJRI Hong Kong juga telah melakukan komunikasi dengan Departemen Tenaga Kerja setempat
untuk memastikan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan dan kompensasi terhadap korban
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
KJRI pun telah menjatuhkan sanksi terhadap agensi penempatan dan majikan korban sehingga
agen dan majikan tersebut tidak dapat lagi mempekerjakan PMI.
Pihak KJRI selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan dan pelindungan terhadap warga
negara Indonesia, termasuk merespons pengaduan baik melalui sambungan telepon hotline,
media sosial, surat elektronik, maupun pengaduan langsung.
Pernyataan tersebut menampik tudingan terhadap KJRI Hong Kong yang tidak menanggapi
berbagai pengaduan WNI, khususnya PMI.
51
