Page 55 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 JULI 2021
P. 55
"Kesepakatan ini juga tidak hanya dipandang sebagai dokumen semata, tetapi juga harus
menjadi tanggung jawab dan komitmen bersama untuk memberdayakan serta melindungi
perempuan dan anak di seluruh Indonesia," katanya.
Tujuan Nota Kesepahaman tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas
perempuan pelaku usaha di bidang ekonomi, sosial, dan hukum, serta pemenuhan hak anak.
Menteri Bintang menambahkan kerja sama tersebut merupakan kekuatan berharga bagi
percepatan pencapaian isu-isu prioritas pembangunan PPPA, khususnya pada isu terkait
kewirausahaan perempuan, serta penurunan pekerja anak.
"Untuk mencapai isu-isu prioritas PPPA, Kemen PPPA tidak dapat bekerja sendiri. Dibutuhkan
sinergi yang kuat antar pilar-pilar pembangunan, baik dari sektor pemerintah, dunia usaha dan
profesi, media, lembaga masyarakat, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan
seluruh masyarakat," katanya.
"Berbagai intervensi harus dilakukan dari berbagai sisi, sehingga seluruh lubang ketimpangan
yang masih terbuka dapat kita tutup secara kolektif," lanjut dia.
Adapun ruang lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan antara lain: Pertama, penguatan
kapasitas dan promosi bagi perempuan pelaku usaha; Kedua, peningkatan perlindungan hak
perempuan serta pencegahan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja;
Ketiga, pencegahan pekerja anak; Keempat, peningkatan pelaksanaan Corporate Social
Responsibility (CSR) untuk peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak.
"Diskriminasi tenaga kerja dapat menghambat partisipasi perempuan di bidang ekonomi. Masih
banyak tenaga kerja perempuan yang diperlakukan secara tidak adil, mengalami pelecehan, dan
sebagainya," kata Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan Kadin Indonesia, Nita
Yudi.
Untuk itu diperlukan kebijakan untuk melindungi tenaga kerja perempuan dan melindungi hak-
haknya.
"Diperlukan upaya dan kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan yang menjamin hak-hak
dasar pekerja perempuan," ujar dia.
Nita Yudi menambahkan di samping itu, akses dan kontrol terhadap manfaat keterampilan masih
didominasi kaum laki-laki.
Karenanya, pendidikan vokasi juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu dan
peningkatan kegiatan ekonomi, khususnya bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia
perempuan.
Pada akhirnya, pertumbuhan Indonesia bisa berkualitas apabila sumber daya manusianya juga
berkualitas.
"Tepat hari ini juga diselenggarakan Munas VIII Kadin Indonesia. Semoga Nota Kesepahaman
ini dapat menjadi tongkat estafet kepada Ketua Kadin Indonesia Terpilih beserta jajarannya,
yang nantinya akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama, selanjutnya dibentuk kelompok
kerja bersama, rencana aksi, dan akhirnya melahirkan berbagai program dan kegiatan yang
bermanfaat bagi perempuan dan anak Indonesia," kata Menteri Bintang.
54
