Page 79 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 JULI 2021

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan memperkuat kebijakan Satu Data Ketenagakerjaan dengan
melakukan koordinasi dan kerja sama antar instansi ketenagakerjaan, mulai dari tingkat pusat
sampai dengan provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini dilakukan sebagai upaya menciptakan
ekosistem satu data ketenagakerjaan yang saling terintegrasi dan terpadu antara pusat dan
daerah, untuk mendukung pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia.

KEMNAKER PERKUAT KONSOLIDASI KEBIJAKAN SATU DATA KETENAGAKERJAAN
DI PUSAT DAN DAERAH

Kementerian Ketenagakerjaan memperkuat kebijakan Satu Data Ketenagakerjaan dengan
melakukan koordinasi dan kerja sama antar instansi ketenagakerjaan, mulai dari tingkat pusat
sampai dengan provinsi dan kabupaten/kota.

Hal ini dilakukan sebagai upaya menciptakan ekosistem satu data ketenagakerjaan yang saling
terintegrasi dan terpadu antara pusat dan daerah, untuk mendukung pembangunan
ketenagakerjaan di Indonesia.

"Koordinasi dan kerja sama antar instansi di pusat dan daerah diperlukan untuk mendukung
reformasi tata kelola data ketenagakerjaan melalui kebijakan Satu Data Ketenagakerjaan
menjadi hal yang fundamental dalam menentukan keberhasilan pembangunan
ketenagakerjaan," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, di Jakarta pada Rabu (30/6).

Menaker Ida mengatakan, kebijakan Satu Data Ketenagakerjaan yang telah dilaunching pada
tanggal 5 November 2020 yang lalu merupakan implementasi dari Peraturan Presiden (Perpres)
Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 15 Tahun 2020 tentang Satu Data Ketenagakerjaan yang menandai dimulainya Kebijakan
Satu Data Indonesia, khususnya di bidang Ketenagakerjaan.

"Kebijakan ini merupakan pembenahan tata kelola pemerintah di sektor ketenagakerjaan untuk
menghasilkan data ketenagakerjaan yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat
dipertanggungjawabkan, serta mudah diakes dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan
instansi daerah," kata Menaker Ida.

Berbagai data ketenagakerjaan yang terhimpun dalam Satu Data Ketenagakerjaan di antaranya
adalah perencanaan ketenagakerjaan, peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja,
penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, penyelenggaraan hubungan industrial
dan jaminan sosial tenaga kerja, pengawasan pelaksanaan norma kerja dan K3 di tempat kerja,
serta evaluasi hasil pembangunan ketenagakerjaan.

Menaker Ida mengatakan, kompleksitas urusan di bidang ketenagakerjaan ini menuntut akurasi
pengambilan keputusan dan kebijakan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi.

"Untuk itu, dukungan data dan informasi yang berkualitas (relevan, akurat, up todate, lengkap
dan berkesinambungan) sangat penting dan sangat dibutuhkan agar keputusan dan kebijakan
yang diambil berbasis fakta/bukti (evidence based)," kata Menaker Ida.

Dengan disahkannya kebijakan Satu Data Ketenagakerjaan, kata Menaker Ida, bukan berarti
bahwa tugas di sektor ketenagakerjaan sudah selesai. Sebaliknya, ke depan akan semakin berat
menghadapi tantangan dan permasalahan dalam penyediaan dan penyajian data
ketenagakerjaan.

78