Page 75 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 JULI 2021

Menurut World Bank, Indonesia tidak meraup cukup banyak keuntungan dari bonus demografi,
di mana 50 persen populasi berumur di bawah 30 tahun dan diperkirakan mencapai puncaknya
dalam kurun 2025 - 2030, sebagaimana negara Asia lainnya yang juga memiliki kondisi serupa.

Menurut perkiraan World Bank dalam laporan terbarunya berjudul Pathways to Middle Class JobS
in Indonesia, pada akhir 2030, bonus demografi tidak berkontribusi signifikan terhadap
pendapatan per kapita Indonesia yang diprediksi berada di kisaran US$2.583 - US$3.709.

Angka tersebut hanya 25 persen dari total pendapatan per kapita Korea Selatan pada akhir
periode bonus demografi negara tersebut. Saat itu, tepatnya pada 2010, Negeri Ginseng berhasil
memiliki pendapatan per kapita senilai US$16.219.
"Artinya, pada periode penutupan jendela bonus demografi nanti, Indonesia tidak dapat
mengandalkan faktor akumulatif, terutama dari surplus angkatan kerja, untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi pada masa mendatang," ungkap World Bank dalam laporan tersebut,
seperti dikutip Bisnis, Rabu (30/6/2021).
Sebagaimana dipahami, produktivitas pekerja merupakan pendorong utama pertumbuhan
ekonomi di Tanah Air. Peningkatan nilai tambah per pekerja di Indonesia berkontribusi sebanyak
88 persen terhadap 3,9 persen pertumbuhan pendapatan per kapita di Indonesia periode 2007
- 2017.

Namun, sejumlah persoalan disadari masih menjadi penghalang bagi Indonesia untuk meraup
keuntungan dari berkah demografi yang puncaknya akan terjadi kurang dari 1 dekade lagi.
Dengan demikian, penyerapan tenaga kerja dalam upaya pemulihan ekonomi dapat maksimal.
Ekonom Bank Dunia Vivi Alatas menilai kapasitas kemampuan para pekerja serta keseriusan
perusahaan dalam memberikan pelatihan dinilai menjadi salah satu masalah yang harus
diselesaikan pemerintah untuk memaksimalkan upaya penyerapan tenaga kerja pada masa
pemulihan ekonomi.
"Sebab, kesadaran meningkatkan kemampuan pekerja memang masih menjadi masalah besar,"
ujarnya Rabu (30/6/2021).

Survei persepsi ketenagakerjaan terhadap perusahaan sedang dan besar di sektor manufaktur
yang pernah dilakukan World Bank menunjukkan hanya sekitar 15 persen dari manajemen
perusahaan yang memasukkan pelatihan sebagai isu prioritas yang harus ditangani.

Lalu, hanya 8 persen dari pekerja yang menganggap pelatihan sebagai prioritas. Vivi mengatakan
alasan utama para pekerja tidak mengambil pelatihan adalah tidak ada pelatihan yang sesuai.

Dia pun berharap, program Kartu Prakerja bisa menjadi salah satu pendorong agar kesadaran
perusahaan dan pekerja bisa muncul dan terjadi peningkatan kemampuan angkatan kerja di
Tanah Air sehingga kualitas pekerja yang terserap bisa sesuai dengan kebutuhan industri.

"Program Kartu Prakerja diharapkan tidak hanya memberikan akses pelatihan kepada jutaan
orang, tapi juga mendorong terciptanya lembaga pelatihan baru, serta mampu mendorong
perusahaan untuk ikut memprioritaskan pelatihan bagi pekerja," ujarnya.

Dengan demikian, kekhawatiran bahwa bonus demografi diperkirakan tidak akan mendongkrak
daya saing pasar kerja RI akibat produktivitas pekerja di Indonesia yang masih rendah tidak
terjadi dan peluang pemerintah serta dunia usaha dalam memaksimalkan sektor
ketenagakerjaan terus terbuka.

74