Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 JULI 2021

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan memperkuat kebijakan Satu Data Ketenagakerjaan melalui
koordinasi dan kerja sama antara instansi ketenagakerjaan. Upaya ini dilakukan mulai dari
tingkat pusat hingga provinsi dan kabupaten/kota. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengungkap langkah ini dilakukan pihaknya sebagai upaya menciptakan ekosistem satu data
ketenagakerjaan yang saling terintegrasi dan terpadu antara pusat dan daerah. Tujuannya, yakni
untuk mendukung pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia.

KEMNAKER PERKUAT KONSOLIDASI SATU DATA KETENAGAKERJAAN DI PUSAT-
DAERAH

Kementerian Ketenagakerjaan memperkuat kebijakan Satu Data Ketenagakerjaan melalui
koordinasi dan kerja sama antara instansi ketenagakerjaan. Upaya ini dilakukan mulai dari
tingkat pusat hingga provinsi dan kabupaten/kota.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkap langkah ini dilakukan pihaknya sebagai
upaya menciptakan ekosistem satu data ketenagakerjaan yang saling terintegrasi dan terpadu
antara pusat dan daerah. Tujuannya, yakni untuk mendukung pembangunan ketenagakerjaan
di Indonesia.

"Koordinasi dan kerja sama antar instansi di pusat dan daerah diperlukan untuk mendukung
reformasi tata kelola data ketenagakerjaan melalui kebijakan Satu Data Ketenagakerjaan
menjadi hal yang fundamental dalam menentukan keberhasilan pembangunan
ketenagakerjaan," kata Ida dalam keterangan tertulis, Rabu (30/6/2021).

Ida menerangkan kebijakan Satu Data Ketenagakerjaan yang diluncurkan pada 5 November
2020 lalu merupakan implementasi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019
tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2020
tentang Satu Data Ketenagakerjaan. Peluncuran kebijakan ini juga menandai dimulainya
Kebijakan Satu Data Indonesia, khususnya di bidang Ketenagakerjaan.

"Kebijakan ini merupakan pembenahan tata kelola pemerintah di sektor ketenagakerjaan untuk
menghasilkan data ketenagakerjaan yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat
dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan
instansi daerah," jelasnya.

Adapun data yang terhimpun dalam Satu Data Ketenagakerjaan antara lain meliputi perencanaan
ketenagakerjaan, peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga
kerja, perluasan kesempatan kerja, penyelenggaraan hubungan industrial dan jaminan sosial
tenaga kerja, pengawasan pelaksanaan norma kerja dan K3 di tempat kerja, serta evaluasi hasil
pembangunan ketenagakerjaan.
Ida menilai kompleksitas urusan di bidang ketenagakerjaan menuntut akurasi pengambilan
keputusan dan kebijakan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi.

"Untuk itu, dukungan data dan informasi yang berkualitas (relevan, akurat, up to date, lengkap
dan berkesinambungan) sangat penting dan sangat dibutuhkan agar keputusan dan kebijakan
yang diambil berbasis fakta/bukti (evidence based)," kata Menaker Ida.

Meski demikian, Ida menekankan bahwa tugas di sektor ketenagakerjaan tak lantas selesai
dengan disahkannya kebijakan Satu Data Ketenagakerjaan. Sebaliknya, ia menilai ke depannya
akan ada tantangan dan permasalahan lebih berat yang harus dihadapi. Terutama dalam
penyediaan dan penyajian data ketenagakerjaan.

83