Page 87 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 JULI 2021
P. 87
Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga tengah mempersiapkan kapasitas sumber daya internal
dan pengembangan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan program JKP seperti sistem
Teknologi Informasi.
"Demikian juga mempersiapkan integrasi data, pemberian pelatihan, akses ke pasar kerja
dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI," ucap dia.
Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja
menambahkan, manfaat uang tunai dalam program JKP baru bisa diberikan pada Februari tahun
2022.
Hal ini berdasarkan regulasi yang ada dalam PP 37/2021. Pasal 19 PP 37/2021 menyebutkan,
manfaat JKP dapat diajukan setelah peserta memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24
bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut-turut pada BPJS
Ketenagakerjaan sebelum terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pengakhiran hubungan
kerja.
Utoh mengatakan, perhitungan batas minimal keaktifan peserta BPJS Ketenagakerjaan dihitung
sejak diterbitkannya PP 37/2021 pada 2 Februari 2021. Artinya, masa iur paling sedikit 12 bulan
terhitung sejak 2 Februari 2021 jatuh pada 2 Februari 2022.
Dengan demikian, jika terdapat pekerja yang merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan
dan terkena PHK sebelum Februari 2022, belum mendapat manfaat uang tunai dalam program
JKP.
"Karena berlakunya PP 37/2021 mulai Februari 2021," ujar Utoh.
Sebagai informasi, dalam pasal 21 PP 37/2021 menyatakan, manfaat uang tunai diberikan setiap
bulan paling banyak 6 bulan upah dengan ketentuan sebagai berikut : a. Sebesar 45 % dari upah
untuk 3 bulan pertama, dan b. Sebesar 25 persen dari upah untuk 3 bulan berikutnya Upah yang
digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai merupakan upah terakhir
pekerja/buruh yang dilaporkan pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tidak melebihi
batas atas upah yang ditetapkan.
Batas atas upah untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp 5 juta rupiah. Dalam hal upah melebihi
batas atas upah maka upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai
sebesar batas atas upah.
86
