Page 89 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 JULI 2021
P. 89
Pasalnya, penutupan mal akan membuat kegiatan usaha terhenti dan menekan arus kas
pengusaha pusat perbelanjaan.
"Kalau kegiatan usaha terhenti maka akan terjadi kembali pekerja yang dirumahkan dan kalau
ternyata nantinya berkepanjangan maka akan terjadi kembali gelombang PHK," ujarnya kepada
CNNIndonesia.com, Rabu (12/6).
Lagipula, menurut Alphonzus, pembatasan tidak akan efektif jika hanya diberlakukan terhadap
fasilitas-fasilitas yang selama ini memiliki kemampuan menerapkan protokol kesehatan dengan
ketat, disiplin dan konsisten seperti pusat perbelanjaan.
Di samping itu, saat ini penyebaran virus justru terjadi di lingkungan dan komunitas yang lebih
kecil sehingga pembatasannya harus dengan berbasis mikro dan melakukan penegakan sampai
dengan tingkat paling kecil.
"Sudah hampir dapat dipastikan bahwa rencana keputusan tersebut akan berdampak besar
terhadap gerak perekonomian, dunia usaha akan kembali terpukul dan kembali terpuruk,"
tuturnya.
Oleh karena itu, APPBI mengimbau agar rencana tersebut dipertimbangkan kembali secara
mendalam dengan memperhitungkan efektifitasnya dalam menekan jumlah kasus positif covid -
19 yang sedang melonjak.
Alphonzus memastikan APPBI akan tetap mendukung setiap ketentuan yang ditetapkan
sepanjang atau jika memang efektif untuk menekan laju lonjakan jumlah kasus positif covid-19.
"Jangan sampai pengorbanan besar di bidang ekonomi menjadi sia-sia akibat kebijakan yang
diputuskan tidak efektif untuk mengurangi jumlah kasus positif covid-19," jelasnya.
Ia juga mempertanyakan mengapa hingga saat ini APPBI belum pernah diajak berdiskusi terkait
kebijakan pengetatan yang akan dijalankan pemerintah. "Pemerintah belum pernah
menyampaikannya kepada APPBI," tandasnya.
Sebelumnya, dalam salinan dokumen berjudul "Intervensi Pemerintah dalam Penanganan Covid-
19" yang diterima CNNIndonesia.com, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi
(Kemenko Marves) berencana menerapkan kebijakan PPKM Darurat pada 3-20 Juli 2021 dengan
target penurunan penambahan kasus konfirmasi harian kurang dari 10 ribu per hari.
Cakupan Area kebijakan tersebut adalah 45 kabupaten/kota dengan nilai asesmen 4 dan 76
kabupaten/kota dengan nilai asesmen 3 di Pulau Jawa dan Bali.
Dalam dokumen tersebut, pusat perbelanjaan, mal, dan pusat perdagangan disebut akan ditutup
dan restoran serta rumah makan hanya boleh melayani pesan antar atau pesanan dibawa
pulang. Kemudian Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring dan tempat peribadatan
ditutup sementara. Begitu pula fasilitas umum.
88
