Page 27 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2021

dapat dilihat jelas pada Omnibus Law atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja yang disahkan 5 Oktober 2020 oleh DPR RI.
Katanya, untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dengan cara
mengurangi syarat izin usaha dan pembebasan lahan. Namun bukankah ini justru merugikan
hakhak pekerja serta mengurangi perlindungan lingkungan.

Pemerintah yang gencar meningkatkan perekonomian dengan jalan investasi malah merugikan
masyarakat sebagai buruh dan lingkungan itu sendiri. UU ini jelas cacat dan timpang maka dari
itu rangkaian unjuk rasa dan protes penolakan masih terus berlangsung.

Isu ketidakadilan terhadap kaum buruh, memang tidak pernah pupus menjadi perbincangan dan
sentral kajian. Karena hal tersebut bukanlah isu baru, bahkan di masa gencarnya pemikir
ekonomi menciptakan sistemsistem perekonomian.

Seorang filsuf bernama Karl Heinrich Marx, akrab dikenal Marx, muncul dengan gagasan tegas
menolak eksploitasi buruh. Atau ia sebut sistem kapitalisme pada masa itu. Hingga saat ini
meskipun tidak ada negara di dunia menyatakan dengan terang-terangan bahwa mereka
menganut sistem kapitalisme, namun praktik kapitalisme selalu jadi dominan di dalam tatanan
negara.

Salah satu konsekuensi dari penerapan sistem perekonomian kapitalistik adalah terbukanya
akses persaingan bebas antar pemilik modal. Jadi untuk memenangkan persaingan, cara paling
mudah dilakukan para pemilik modal adalah memproduksi barang dengan harga lebih murah.
Namun, efek dari kebijakan tersebut berdampak pada pengurangan upah buruh.

Menurut Marx, seluruh keuntungan dimiliki oleh kapitalis diperoleh dari hasil kerja buruh yang
tidak dibayarkan. Dengan modal atau keuntungan yang dimiliki nantinya digunakan untuk
memperluas pasar dan akan menghasilkan kapital yang lebih besar.

Pola ini akan berjalan terusmenerus. Hal tersebut menurut Marx menyebabkan bertambahnya
tingkat kesengsaraan dan marginalisasi pada kaum buruh. Bertambahnya kesengsaraan secara
absolut menunjukkan pendapatan dari masyarakat secara global menurun dalam sistem kapitalis
juga menunjukkan bahwa bagian pendapatan nasional mereka menjadi turun di kemudian hari.

Hingga pada akhirnya Marx berasumsi secara konsisten bahwa yang harus dilakukan untuk
menghilangkan kesengsaraan dan marginalisasi buruh yakni dengan lebih memperhatikan pada
kualitas hidup mereka.

Bagaimanapun arah politik dari sosialisme marx yang banyak ditolak, pemikirannya patut
diapresiasi. Pemikirannya masih relevan hingga sekarang, serta masih banyak elemen
masyarakat yang meyakininya sebagai alternatif lain dari kapitalisme yang jauh dari azas
keadilan dan kesamaan.

Kembali pada kondisi Indonesia, beberapa poin paling merugikan bagi pekerja di dalam Omnibus
Law dapat dilihat pada pasal 81 angka 15 tentang penetapan perjanjian kerja waktu tertentu
(PKWT) yang dinilai merugikan buruh karena mereka tidak memiliki kejelasan tentang kontrak
kerja, otomatis hal ini membuat pengusaha dapat semenah-menah menentukan kontrak. Selain
itu hal seperti waktu kerja atau jam lembur juga ikut dieksploitasi, hak cuti dan istirahat
berkurang dan pekerja rentan alami PHK.

Bagaimana mungkin negara mencapai salah satu ideologinya pada sila ke-5 Pancasila jika
keadilan hanya memihak pada pengusaha. Sedangkan dilansir pada www.bisnisnews.id pada
februari 2021 jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 139,81 juta orang dari 273,5 juta
penduduk.

26