Page 51 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2021

berkualitas, informasi lowongan kerja sehingga ini menjadi kekuatan tersendiri bagi program
kartu prakerja," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam
konferensi pers secara virtual pada Rabu (15/12).

Program Kartu Prakerja yang resmi diluncurkan sejak tahun 2020 dan terus berlanjut di tahun
2021, merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap masyarakat dalam menghadapi
tantangan di masa pandemi Covid-19. "Sejak awal penyelenggaraan Kartu Prakerja didesain
untuk menjadi layanan publik yang menjadi salah satu terobosan kebijakan pemerintah untuk
memberikan dampak seluas-luasnya," ucap Airlangga.

Selain memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)
Indonesia, melalui program tersebut pemerintah juga memberikan insentif sebagai penunjang
kebermanfaatan skill yang telah didapat oleh para penerima.

Ekosistem Kartu Prakerja dibangun melalui kemitraan multipi-hak. Terdapat tujuh platform
digital. 181 lembaga pelatihan yang menyediakan 663 pelatihan, lima mitra pembayaran,
delapan institusi pendidikan, empat job platform yang saling terkoneksi, serta delapan
kementerian dan lembaga serta 17 pemerintah daerah yang membantu menyediakan data.

Airlangga mengatakan, kualitas pelatihan juga ditingkatkan di mana rata-rata peringkat penilaian
adalah 4,9 dari 5. Setiap pelatihan harus melalui proses asesmen dan pemantauan secara ketat
oleh delapan institusi pendidikan. "Dari 1.400 pelatihan yang diasesmen baru 663 pelatihan yang
tersedia di dalam ekosistem," imbuh Airlangga.

Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2021 yang dirilis oleh BPS juga menyatakan angkatan
kerja yang mengetahui Kartu Prakerja mengalami peningkatan dan 87,2% penerima yang
menyelesaikan pelatihan menyatakan bahwa pelatihan meningkatkan keterampilan kerjanya

Selanjutnya, 27% Penerima Kartu Prakerja yang tidak bekerja pada Januari 2021, saat ini sudah
bekerja atau berwirausaha. Untuk mendukung bagi mereka yang menjalankan usaha atau
berwirausaha, pemerintah juga memberikan dukungan kemudahan akses permodalan usaha
melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

'Tata kelola program yang baik menjadi kunci pelaksana program secara efektif. Tata kelola ini
tidak lepas dari rekomendasi dan saran dari berbagai lembaga termasuk pada audit BPK,
BPKP.dan KPK yang juga bertindak sebagai observerucap Airlangga. (ark)

50