Page 86 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2021
P. 86

Dalam jadwal pemeriksaan, KPK sebenarnya memanggil saksi Dirjen Pembinaan Pengawasan
              Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemnaker Haiyani Rumondang. Namun,
              KPK menginformasikan Haiyani tidak menghadiri pemanggilan dan telah diwakilkan oleh Hery
              Sutanto.

              Selain M Nasir, KPK juga menetapkan lima tersangka lainnya dalam kasus proyek Jalan Lingkar
              Pulau Bengkalis (multiyears) Tahun Anggaran 2013-2015 tersebut, yakni Tirtha Adhi Kazmi (TAK)
              selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Wakil Ketua Dewan Direksi PT WIKA-Sumindo
              JO Petrus Edy Susanto (PES).

              Selanjutnya,  Project  Manager  PT  WIKA-Sumindo  JO  Didiet  Hadianto  (DH),  Firjan  Taufa  (FT)
              selaku Koordinator Administrasi Pemasaran Divisi 1 Medan PT WIKA, dan I Ketut Suarbawa (IKS)
              selaku kontraktor.

              Dalam konstruksi perkara yang menjerat Petrus Edy, KPK menjelaskan Petrus Edy selaku Wakil
              Ketua Dewan Direksi PT WIKA-Sumindo JO meminjam bendera PT Sumindo (SM) untuk bermitra
              dengan PT Wijaya Karya dengan membentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dengan nama PT WIKA-
              Sumindo untuk mengikuti pelelangan dan akhirnya ditetapkan sebagai pemenang lelang atas
              pekerjaan peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (multiyears) Tahun Anggaran 2013-2015.

              Tindakan tersangka Petrus Edy meminjam bendera PT Sumindo tersebut dikarenakan salah satu
              perusahaan yang diusulkannya dilakukan "black list" oleh Pemkab Bengkalis. Agar bisa mengikuti
              proses lelang, tersangka Petrus Edy diduga memanipulasi berbagai dokumen persyaratan lelang
              sedemikian rupa.

              Setelah  proyek  pekerjaan  dimenangkan,  tersangka  Petrus  Edy dalam  pelaksanaan  pekerjaan
              diduga tidak mengevaluasi pelaksanaan proyek baik dari sisi mutu pekerjaan maupun volume
              item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan.

              Adanya  persetujuan  pengeluaran  uang  proyek  yang  dilakukan  tersangka  Petrus  Edy  yang
              selanjutnya  diberikan  diantaranya  kepada  PPK, PPTK, bagian keuangan  Dinas PU  Kabupaten
              Bengkalis untuk pengurusan termin pembayaran maupun untuk keperluan lainnya.

              KPK menduga perbuatan tersangka Petrus Edy telah mengakibatkan kerugian keuangan negara
              sekitar Rp126 miliar dari harga dasar proyek sebesar Rp359 miliar.




























                                                           85
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91