Page 105 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 SEPTEMBER 2020
P. 105
Hal ini sudah disampaikan kepada Wakil Ketua DPR RI, pimpinan dan anggota Panja Baleg , dan
beberapa Fraksi di DPR.
SERIKAT PEKERJA HARAP RUU CIPTA KERJA TAK UBAH ISI UU KETENAGAKERJAAN
Merdeka.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta agar
RUU Cipta Kerja tidak mengubah isi dari Undang-Undang (UU) nomor 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan. Hal ini sudah disampaikan kepada Wakil Ketua DPR RI, pimpinan dan anggota
Panja Baleg , dan beberapa Fraksi di DPR.
"Bila ada permasalahan perburuhan yang belum diatur dalam UU No 13/2003 seperti penguatan
fungsi pengawasan perburuhan, peningkatan produktifitas melalui pelatihan dan pendidikan,
pengaturan regulasi pekerja industri starup, pekerja paruh waktu, pekerja tenaga ahli, dan
sebagainya dalam rangka meningkatkan investasi dan menghadapi revolusi industri 4.0 maka
mari kita dialog untuk dimasukan dlm omnibus law tapi tidak boleh sedikit pun mengubah apalagi
mengurangi isi UU Nomor 13 tahun 2003," kata Said Iqbal, di Jakarta , Selasa (22/9).
Menurutnya, terlalu cepat jika pemerintah mengesahkan beleid tersebut pada Oktober nanti.
Dirinya menilai, hal itu hanyalah propaganda negatif dan psywar dari pemerintah, karena
pemerintah panik di mana mayoritas rakyat termasuk serikat pekerja menolak keras RUU Cipta
Kerja dan meminta tidak disahkan oleh DPR.
"Bahkan Wakil Ketua DPR RI dan Panja Baleg RUU Cipta Kerja kepada tim perumus yang
dibentuk oleh DPR RI bersama serikat pekerja, mengatakan tidak mungkin dalam waktu dekat
hingga akhir tahun ini disahkan. Sekarang saja baru dibahas bab 7 dan bab 4 tentang klaster
ketenagakerjaan nanti dibahas terakhir. Sementara sikap buruh seperti saya sampaikan di atas,"
tegasnya.
Maka dari itu, pihaknya meminta para menteri tidak usah berkomentar yang mengintimidasi
rakyat dan buruh dengan selalu mengatakan selalu dalam waktu dekat RUU Cipta Kerja akan
disahkan.
"Lucunya target bulan pengesahan yang disebut para menteri tersebut selalu berubah-ubah
karena memang tujuannya hanya ingin psywar, intimidasi, dan menciptakan kepanikan untuk
rakyat dan buruh. Tetapi buruh dan rakyat tidak akan terpengaruh dengan statement tersebut,"
ujarnya.
Padahal pernyataan dari Pimpinan DPR RI, Panja Baleg, dan Fraksi di DPR menyampaikan kepada
buruh dalam tim perumus adalah tidak ada target waktu dalam pembahasan RUU Cipta Kerja.
Tetapi yang ada adalah taget isi atau hasil RUU Cipta Kerja yang bisa diterima semua pihak,
bukan maunya pemerintah saja.
Adapun yang ditolak buruh dari RUU Cipta Kerja antara lain hilangnya UMK dan UMSK, adanya
upah padat karya, kenaikan upah minimum hanya pertumbuhan ekonomi tanpa menambah
inflasi, PHK dipermudah, hak upah atas cuti hilang, cuti haid hilang, karyawan kontrak seumur
hidup, karyawan outsourcing seumur hidup.
Lalu, nilai pesangon dikurangi bahkan komponennya ada yang dihilangkan, jam kerja
eksploitatip, TKA buruh kasar mudah masuk ke indonesia mengancam lapangan kerja untuk
pekerja lokal, jaminan kesehatan dan pensiun hilang dengan berlakunya sistim kontrak dan
outsourcing seumur hidup, dan sanksi pidana dihapus.
Said menilai, RUU Cipta Kerja sangat liberal tidak sesuai hubungan industrial Pancasila, maka
buruh Indonesia menolak omnibus law RUU Cipta Kerja. Dalam waktu dekat, Oktober dan
104
