Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 SEPTEMBER 2020
P. 110
PP Muhammadiyah juga meminta DPR menunda pembahasan rancangan undang-undang yang
bisa menimbulkan kegaduhan, termasuk Rancangan Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta
Kerja. DPR diminta lebih fokus pada pelaksanaan fungsi pengawasan agar penggunaan dana
penanganan Pandemi COVID-19 digunakan dengan baik, benar, dan dirasakan langsung
manfaatnya, terutama oleh rakyat kecil paling terdampak.
Selasa, 22 September 2020 - 14:20 "Sudah saatnya anggota DPR dan elite politik lain
menunjukkan tanggung jawab dan moral politik luhur dalam penanganan COVID-19.
Menyelesaikan masalah bangsa yang bersifat mendesak dan darurat," bebernya. (nas).
109
