Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 SEPTEMBER 2020
P. 110

PP Muhammadiyah juga meminta DPR menunda pembahasan rancangan undang-undang yang
              bisa menimbulkan kegaduhan, termasuk Rancangan Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta
              Kerja. DPR diminta lebih fokus pada pelaksanaan fungsi pengawasan agar penggunaan dana
              penanganan  Pandemi  COVID-19  digunakan  dengan  baik,  benar,  dan  dirasakan  langsung
              manfaatnya, terutama oleh rakyat kecil paling terdampak.

              Selasa,  22  September  2020  -  14:20    "Sudah  saatnya  anggota  DPR  dan  elite  politik  lain
              menunjukkan  tanggung  jawab  dan  moral  politik  luhur  dalam  penanganan  COVID-19.
              Menyelesaikan masalah bangsa yang bersifat mendesak dan darurat," bebernya. (nas).





































































                                                           109
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115