Page 112 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 SEPTEMBER 2020
P. 112
"Dalam situasi pandemi Covid-19 yang semakin memprihatinkan, seyogianya para elit
menunjukkan sikap kenegarawanan dengan kearifan menahan diri dari polemik politik yang tidak
substantif," demikian siaran pers Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang ditandatangani
KetuaUmum Haedar Nashir dan Sekretaris Umum Abdul Mu'tidi Yogyakarta yang diterima di
Jakarta, Senin.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengatakan para menteri seharusnya tidak membuat kebijakan
kontroversial dan tidak terkait langsungdengan hajat hidup masyarakat.
Pejabat tinggi negara diminta tidak menyampaikan pernyataan-pernyataan yang meresahkan,
termasuk pernyataan yang cenderung merendahkan kualitas dan keberadaan tenaga kesehatan
Indonesia yang telah berjuang keras dengan pertaruhan jiwa raga dalam menangani pasien
Covid-19.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai pemerintah pusatdan pemerintah daerah telah bekerja
keras menangani pandemi Covid-19, meskipun belum menunjukkan hasil yang maksimal.
Di tengah kerumitan permasalahan yang muncul, kerja dan kinerja pemerintah perlu ditingkatkan
dan diperbaiki, terutamaterkait dengan koordinasi antarinstansi dan komunikasi publik.
"Koordinasi dan komunikasi yang lemah menimbulkan kegaduhan politik yangtrivial dan
kontraproduktif," bunyi siaran pers tersebut.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga meminta DPR untuk menunda pembahasan rancangan
undang-undang yang bisa menimbulkan kegaduhan, termasuk Rancangan Undang-Undang
Omni bus Law atau Cipta Kerja.
DPR diminta lebih fokuspada pelaksanaan fungsi pengawasan agarpeng-gunaan dana
penanganan pandemi Covid- 19digunakan dengan baik, benar, dan dirasakan langsung
manfaatnya, terutama oleh rakyat kecil yang paling terdampak.
"Sudah saatnya anggota DPR dan elit poli tik lainnya menunjukkan tanggung jawab dan moral
politik yang luhurdalam penanganan Covid-19 dan penyelesaian masalah bangsa yang bersifat
mendesak dan darurat." tulis Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui siaran pers. (Ant)
111
