Page 112 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 SEPTEMBER 2020
P. 112

"Dalam  situasi  pandemi  Covid-19  yang  semakin  memprihatinkan,  seyogianya  para  elit
              menunjukkan sikap kenegarawanan dengan kearifan menahan diri dari polemik politik yang tidak
              substantif,"  demikian  siaran  pers  Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah  yang  ditandatangani
              KetuaUmum  Haedar  Nashir  dan  Sekretaris  Umum  Abdul  Mu'tidi  Yogyakarta  yang  diterima  di
              Jakarta, Senin.

              Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengatakan para menteri seharusnya tidak membuat kebijakan
              kontroversial dan tidak terkait langsungdengan hajat hidup masyarakat.

              Pejabat tinggi negara diminta tidak menyampaikan pernyataan-pernyataan yang meresahkan,
              termasuk pernyataan yang cenderung merendahkan kualitas dan keberadaan tenaga kesehatan
              Indonesia  yang telah  berjuang  keras dengan  pertaruhan  jiwa  raga dalam  menangani  pasien
              Covid-19.

              Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai pemerintah pusatdan pemerintah daerah telah bekerja
              keras menangani pandemi Covid-19, meskipun belum menunjukkan hasil yang maksimal.
              Di tengah kerumitan permasalahan yang muncul, kerja dan kinerja pemerintah perlu ditingkatkan
              dan diperbaiki, terutamaterkait dengan koordinasi antarinstansi dan komunikasi publik.

              "Koordinasi  dan  komunikasi  yang  lemah  menimbulkan  kegaduhan  politik  yangtrivial  dan
              kontraproduktif," bunyi siaran pers tersebut.

              Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah  juga  meminta  DPR  untuk  menunda  pembahasan  rancangan
              undang-undang  yang  bisa  menimbulkan  kegaduhan,  termasuk  Rancangan  Undang-Undang
              Omni bus Law atau Cipta Kerja.

              DPR  diminta  lebih  fokuspada  pelaksanaan  fungsi  pengawasan  agarpeng-gunaan  dana
              penanganan  pandemi  Covid-  19digunakan  dengan  baik,  benar,  dan  dirasakan  langsung
              manfaatnya, terutama oleh rakyat kecil yang paling terdampak.

              "Sudah saatnya anggota DPR dan elit poli tik lainnya menunjukkan tanggung jawab dan moral
              politik yang luhurdalam penanganan Covid-19 dan penyelesaian masalah bangsa yang bersifat
              mendesak dan darurat." tulis Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui siaran pers. (Ant)


































                                                           111
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117