Page 109 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 SEPTEMBER 2020
P. 109
Judul Awas COVID-19 Jadi Komoditas Politik
Nama Media indopos.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://indopos.co.id/read/2020/09/22/253612/awas-covid-19-jadi-
komoditas-politik/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-09-22 09:20:52
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta para elite partai politik dan masyarakat tidak
memanfaatkan Pandemi COVID-19 sebagai komoditas politik kekuasaan pribadi atau kelompok.
Seyogianya para elite menunjukkan sikap kenegarawanan dengan kearifan menahan diri dari
polemik politik yang tidak substantif.
AWAS COVID-19 JADI KOMODITAS POLITIK
- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta para elite partai politik dan masyarakat tidak
memanfaatkan Pandemi COVID-19 sebagai komoditas politik kekuasaan pribadi atau kelompok.
Seyogianya para elite menunjukkan sikap kenegarawanan dengan kearifan menahan diri dari
polemik politik yang tidak substantif.
"Dalam situasi Pandemi COVID-19 semakin memprihatinkan, lebih baik tunjukkan sikap bijak dan
arif," demikian siaran pers PP Muhammadiyah yang diteken Ketua Umum Haedar Nashir dan
Sekretaris Umum Abdul Mu'ti di Yogyakarta.
Selasa, 22 September 2020 - 15:15 PP Muhammadiyah mengatakan para menteri seharusnya
tidak membuat kebijakan kontroversial dan tidak terkait langsung dengan hajat hidup
masyarakat. Pejabat tinggi negara diminta tidak menyampaikan pernyataan-pernyataan
meresahkan, termasuk pernyataan cenderung merendahkan kualitas dan keberadaan tenaga
kesehatan Indonesia yang telah berjuang keras dengan pertaruhan jiwa raga dalam menangani
pasien COVID-19.
Selain itu, PP Muhammadiyah menilai pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah bekerja
keras menangani Pandemi COVID-19, meski belum menunjukkan hasil maksimal. Di tengah
kerumitan permasalahan itu, kerja dan kinerja pemerintah perlu ditingkatkan dan diperbaiki,
terutama terkait koordinasi antarinstansi dan komunikasi publik.
Selasa, 22 September 2020 - 15:15 "Koordinasi dan komunikasi yang lemah menimbulkan
kegaduhan politik yang trivial dan kontraproduktif," tegasnya.
108
