Page 96 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 SEPTEMBER 2020
P. 96
TOLAK RUU CIPTA KERJA, KSPI: BOHONG KALAU OMNIBUS LAW DISAHKAN
MAMPU SELESAIKAN RESESI
JAKARTA, - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menegaskan pihaknya tetap menolak
omnibus law RUU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, omnibus law tak mampu menyelesaikan masalah krisis
ekonomi akibat pandemi Covid-19.
"Sebaiknya pemerintah fokus dalam masalah covid 19, ancaman jutaan PHK, dan resesi ekonomi.
Tidak perlu membahas Omnibus. Bohong kalau Omnibus Law disahkan akan menyelesaikan
masalah resesi ekonomi, investor berbondong-bondong masuk ke indonesia, dan masalah PHK
akan tertanggulangi," katanya melalui keterangan tertulis, Selasa (22/9/2020).
Dia menyebutkan, tidak ada satu pun negara di dunia yang membuat Omnibus Law dalam
strategi menyelesaikan masalah tersebut.
Buruh meminta para menteri tidak usah berkomentar yang mengintimidasi rakyat dan buruh
dengan selalu mengatakan dalam waktu dekat RUU Cipta Kerja akan disahkan.
Said menilai, hal itu hanya bertujuan sebagai psywar, intimidasi, dan menciptakan kepanikan
untuk rakyat dan buruh.
Menurut dia, berdasarkan pernyataan Pimpinan DPR RI, Panja Baleg, dan Fraksi di DPR RI
kepada buruh dalam tim perumus, tidak ada target waktu dalam pembahasan RUU Cipta Kerja
. Namun hanya ada target isi atau hasil RUU Cipta Kerja yang bisa diterima semua pihak.
"Bahkan Wakil Ketua DPR RI dan Panja Baleg RUU Cipta Kerja kepada tim perumus yang
dibentuk oleh DPR RI bersama serikat pekerja mengatakan tidak mungkin dalam waktu dekat
hingga akhir tahun ini disahkan. Sekarang saja baru dibahas bab 7 dan bab 4 tentang klaster
ketenagakerjaan nanti dibahas terakhir. Sementara sikap buruh tetap menolak disahkan,"
tegasnya.
dia menekankan, sikap buruh yang sudah disampaikan kepada jajaran penjabat legislatif di DPR
RI adalah keluarkan klaster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kerja atau tidak boleh mengubah,
mengurangi isi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
"Bila ada permasalahan perburuhan yang belum diatur dalam UU No.13/2003 seperti penguatan
fungsi pengawasan perburuhan, peningkatan produktifitas melalui pelatihan dan pendidikan,
pengaturan regulasi pekerja industri startup, pekerja paruh waktu, pekerja tenaga ahli, dan
sebagainya dalam rangka meningkatkan investasi dan menghadapi revolusi industri 4.0 maka
mari kita dialog untuk dimasukan dalam omnibus law. Tapi tidak boleh sedikitpun mengubah
apalagi mengurangi isi UU No.13/2003," ujarnya.
Adapun yang ditolak buruh dari Omnibus Law RUU Cipta Kerja antara lain hilangnya UMK dan
UMSK, adanya upah padat karya, kenaikan upah minimal hanya pertumbuhan ekonomi tanpa
menambah inflasi, PHK dipermudah, hak upah atas cuti hilang, cuti haid hilang.
Bakal berlakunya karyawan kontrak seumur hidup, karyawan outsourcing seumur hidup, nilai
pesangon dikurangi bahkan komponennya ada yang dihilangkan, jam kerja eksploitatif, TKA
buruh kasar mudah masuk ke indonesia mengancam lapangan kerja untuk pekerja lokal, jaminan
kesehatan dan pensiun hilang dengan berlakunya sistem kontrak, serta sanksi pidana dihapus.
95
