Page 101 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2021
P. 101
"Komisi IX DPR mendesak Kementerian Ketenagakerjaan memberikan data kepesertaan melalui
program BSU yang sudah ada kepada pemerintah daerah, dinas ketenagakerjaan daerah,
maupun Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) guna evaluasi dan monitoring terhadap BSU,"
ungkap Ansory membacakan simpulan rapat bersama antara pemerintah dan komisi, Rabu (7/4).
Terkait hal ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan siap membuka data tersebut.
Tapi, pembukaan data ini memang perlu dilakukan dengan prosedur yang berlaku.
"Kemenaker membuka pintu bagi daerah yang mau membuka data BSU dengan bersurat resmi
karena ini terkait dengan kerahasiaan data penerima program," ujar Ida menanggapi.
Menurut Ida, kementerian bersedia membuka data tersebut karena memang program ini diklaim
dijalani dengan transparan. Bahkan, kementerian menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan dan berbagai konsultasi yang
dibutuhkan.
Tak hanya itu, pemadanan data juga sempat dilakukan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
Kementerian Keuangan. Ia mengakui saja memang diakuinya sempat ada data-data yang
ternyata tidak sepadan saat diintergrasikan di kedua sistem.
Selain soal BSU, Komisi IX DPR juga meminta Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS
Ketenagakerjaan untuk segera merealisasikan progam Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
kepada pekerja atau buruh.
JKP ini merupakan jaminan sosial teranyar yang bakal melengkapi jaminan yang sebelumnya
sudah diberikan, yakni Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kesehatan (JKN).
"Komisi IX DPR meminta Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk segera
merealisasikan Jaminan Kehilangan Pekerjaan tanpa mengurangi manfaat JKK dan JKM," kata
Ansory. (uli/agt).
100
