Page 105 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2021
P. 105

MASIH TERTEKAN COVID-19, PENGUSAHA MINTA KERINGANAN BAYAR THR

              Pandemi virus corona (Covid-19) memberikan tekanan pada arus kas dari para pelaku usaha.
              Sebagai dampaknya, beban pengusaha untuk memberikan tunjangan hari raya (THR) menjadi
              sulit  untuk  dipenuhi.  Hal  itu  membuat  pelaku  usaha  meminta  keringanan  terkait  dengan
              pembayaran THR di tahun ini.

              "Menurut  hemat  kami  bahwa  opsi  mencicil  dan  menunda  menjadi  alternatif  yang  harus
              diputuskan bersama secara bipartit dengan regulasi dari pemerintah dalam hal ini Kementerian
              Ketenagakerjaan," kata Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI
              Jakarta, Sarman Simanjorang saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (7/4).

              Pembayaran THR secara penuh dapat dilakukan kepada pengusaha yang memiliki kemampuan.
              Namun, kondisi saat ini dinilai masih banyak industri yang belum pulih.

              Sarman  bilang,  pertumbuhan  ekonomi  sebagai  indikator  pun  masih  menggambarkan  masih
              negatif. Sehingga disebut sebagai tanda bahwa sektor industri belum pulih. "Kondisi dunia usaha
              masih tertekan dan masih proses pemulihan, tidak elok jika dipaksa membayar THR," terang
              Sarman.

              Kondisi dunia usaha saat dinilai masih belum banyak berubah dibandingkan tahun 2020 lalu sejak
              awal pandemi Covid-19. Pasalnya saat ini pembatasan pun masih dilakukan oleh pemerintah.

              Pembatasan  menyebabkan  pergerakan  konsumen  masih  belum  leluasa.  Sektor  perhotelan,
              restoran, dan kafe pun masih terdampak besar dari pembatasan yang ada. "Kalau ditanya yang
              sudah  mulai  pulih  belum  ada  yang  signifikan,  karena  memang  daya  beli  masyarakat  masih
              rendah," jelasnya.

              Meski begitu, Sarman tak menampik adanya pengusaha yang menyalahgunakan surat edaran
              terkait  pembayaran  THR  tahun  2020  lalu.  Oleh  karena  itu  pengawasan  secara  tegas  perlu
              dilakukan  oleh  pemerintah.  "Serikat  pekerja  dapat  melaporkan  ke  Dinas  Tenaga  Kerja  jika
              memang ada pengusaha yang memiliki kemampuan membayar THR, namun tidak melaksanakan
              kewajibannya, bila perlu diberikan sanksi tegas," pungkas dia.




































                                                           104
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110