Page 110 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2021
P. 110
dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Rabu
(7/4/2021) di Jakarta.
Menaker Ida mengatakan, pekerja yang menjadi peserta program JKP, lalu di kemudian hari
terkena PHK, maka berhak mendapatkan tiga manfaat, yaitu uang tunai, akses informasi pasar
kerja, dan mengikuti pelatihan kerja.
"Manfaat bagi pekerja yang terPHK dalam program JKP adalah uang tunai yang rinciannya 45
persen dari upah untuk tiga bulan pertama, dan 25 persen dari upah untuk tiga bulan berikutnya,
dan ini diberikan paling lama enam bulan," katanya.
Manfaat lainnya adalah akses informasi pasar kerja juga akan diberikan berupa layanan informasi
pasar kerja dan atau bimbingan jabatan dan dilakukan oleh pengantar kerja atau petugas antar
kerja.
Manfaat ketiga, pelatihan kerja akan berbentuk pelatihan berbasis kompetensi yang dilakukan
melalui lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta, dan perusahaan.
Ada pun persyaratan peserta program JKP, kata Menaker, adalah WNI yang telah diikutsertakan
dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan dalam Peraturan Presiden Nomor
109 Tahun 2013, yaitu untuk usaha besar dan usaha menengah, diikutsertakan pada program
Jaminan Kesehatan Nasoinal (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jamian Hari Tua (JHT),
Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKM), kemudian untuk usaha kecil dan mikro,
diikutsertakan sekurang-kurangnya pada program JKN, JKK, JHT, dan JKM "Syarat lainnya adalah
belum berusia 54 tahun, dan mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha baik kapasitasnya
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT),"
kata Menaker.
Sumber pembiayaan dari JKP yakni iuran Pemerintah Pusat sebesar 0,22 persen, sumber
pendanaan rekomposisi iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja 0,14 persen dan Jaminan
Kematian 0,10 persen, Ketentuan dasar perhitungan upah adalah upah yang dilaporkan ke BPJS
dengan batas upah sebesar Rp5 juta.
Ida juga menjelaskan terkait penerima program JKP, yang telah diatur, yaitu pekerja yang
mengalami PHK sesuai dengan UU Cipta Kerja (Pasal 154A UU No. 11 Tahun 2020), pekerja yang
berkeinginan untuk bekerja kembali dan pekerja yang memiliki masa iuran paling sedikit 12 bulan
dalam 24 bulan serta membayar iuran enam bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK.
Namun hal ini tidak berlaku untuk alasan PHK karena mengundurkan diri, cacat total tetap,
pensiun, dan meninggal dunia, Dalam kesempatan ini, Menaker Ida juga menjelaskan pihaknya
terus mematangkan pelaksanaan program JKP dengan menyusun Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) yang menjadi aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
"Dalam persiapan pelaksanaan program JKP, Kemnaker telah menyusun regulasi berupa
Permenaker, kemudian membangun sistem yang mengintegrasikan sistem Sisnaker dengan
Sistem BPJS Ketenagakerjaan serta integrasi data kepesertaan dengan Kemenko PMK. Kita juga
terus melakukan sosialiasasi kepada semua stakeholder terkait," katanya. CM (ars).
109
