Page 115 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2021
P. 115
"PMI ini harus dilindungi mulai dari sebelum bekerja, saat bekerja, atau pun sesudah bekerja.
Melalui desiminasi ini, perlindungan akan dimulai dari tingkat desa," katanya.
Imron menyebutkan, Kabupaten Cirebon merupakan daerah kantong PMI terbanyak kedua di
Jawa Barat, di bawah Kabupaten Indramayu. Tercatat, pada 2019 jumlah warga yang berangkat
menjadi PMI sebanyak 9.931 orang.
Sedangkan hingga akhir 2020, jumlah PMI di Kabupaten Cirebon yang berangkat menurun
menjadi 2.803 orang.
"Hal tersebut karena adanya pandemi Covid-19, di mana negara tujuan melarang adanya
kedatangan warga asing," ujarnya.
Melalui desiminasi ini pun, kata Imron, pemerintah desa/kecamatan diminta melakukan
penguatan kompetensi bagi calon PMI. Sehingga nantinya, pekerja tersebut bisa berangkat
secara legal.
Selain itu, pemerintah desa/kecamatan harus menyediakan informasi ketenagakerjaan dan
layanan migrasi di tingkat desa.
"Nantinya, masyarakat yang akan berangkat ke negara tujuan bisa tahu bagaimana kondisi di
sana, hak serta kewajiban setelah bekerja. Jadi nantinya, tidak lagi ada masalah yang menimpa
PMI," jelasnya.
Imron pun mengimbau, kepada calon PMI harus mampu memilih jasa penyalur tenaga kerja
yang legal, nantinya bila terjadi permasalahan, pemerintah bisa melakukan upaya pertolongan.
Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cirebon, Drs H.Ade
Sutardi mengatakan, sepanjang 2021 ini ada 15 kasus yang menimpa PMI asal Kabupaten
Cirebon.
Permasalahan tersebut sebagian besar hilang kontak dan gaji tidak dibayarkan. "Kalau PMI
berangkat secara ilegal, pemerintah akan sulit melakukan pelacakan," tandasnya.
114
