Page 194 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2021
P. 194
positive - Jamal Wiwoho (Rektor UNS Surakarta) Harus memakan waktu yang lama tetapi calon
investor juga harus melewati proses yang berlarut-larut dan cukup panjang. Kehadiran Undang-
Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law tersebut diharapkan dapat memberikan ruang yang luas
untuk UMKM yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi sekitar 60 peesen terhadap
pertumbuhan ekonomi di Indonesia
Ringkasan
Direktur Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo membeberkan tantangan yang akan dihadapi
ke depan dalam pelaksanaan program baru Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program ini
merupakan penopang bagi karyawan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di masa
mendatang. "Tantangan kami ada 2 besar. Pertama dari sisi coverage kepesertaan. Saat ini
peserta 48,64 juta perserta artinya coverage di 54 persen," ujar Anggoro dalam rapat kerja
dengan DPR, Jakarta, Rabu (7/4).
JALANKAN PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN, INI PR BPJS
KETENAGAKERJAAN
Jakarta - Direktur Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo membeberkan tantangan yang akan
dihadapi ke depan dalam pelaksanaan program baru Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Program ini merupakan penopang bagi karyawan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di
masa mendatang.
"Tantangan kami ada 2 besar. Pertama dari sisi coverage kepesertaan. Saat ini peserta 48,64
juta perserta artinya coverage di 54 persen," ujar Anggoro dalam rapat kerja dengan DPR,
Jakarta, Rabu (7/4).
Dari jumlah tersebut, kata Anggoro, baru sebanyak 8,42 persen yang termasuk pekerja bukan
penerima upah (BPU). Sementara sisanya adalah pekerja formal. Ini manjadi tantangan agar
semakin banyak BPU menjadi peserta BPJamsostek .
"Kepesertaan BPU baru 8,42 persen sehingga ke depan kami melihat bagaiamana kita bisa
mempermudah BPU untuk bisa mengakses atau mendaftar. Inovasi yang akan kami lakukan
untuk ini adalah kemudahan daftar dan bayar malui biometrik," jelasnya.
Untuk tantangan ini, BPJamsostek akan bekerjasama dengan berbagai pihak memudahkan BPU
menjadi peserta. Salah satunya bekerja sama dengan transportasi online dan fintech.
"Melalui biometrik ini mendaftar lebih cepat dan klaim lebih cepat karena dokumennya sedikit.
Kedua adalah kolaborasi dengan fintech, e-commerce dan perbankan, antaranya lain transportasi
online, online merchant, kartu tani, kartu nelayan dan KUR melalui ekosistem perbankan,"
jelasnya.
Anggoro melanjutkan, tantangan lain ke depan adalah kecepatan dan kapasitas layanan. Di mana
saat ini proses klaim baru bisa rampung dalam 5 hingga 10 hari.
"Tantangan kedua, kecepatan dan kapasitas layanan. Proses klaim rata-rata 5-10 hari. Adapun
kapasitas layanan saat ini sebesar 2,5 juta per tahun. Potensi klaim akan meningkat sebab terjadi
perluasan program, beasiswa, JP secara berkala. Lalu ada penambahan program JKP dan potensi
klaim JHT masih tinggi," tandasnya.
Pemerintah tengah mematangkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja di
Indonesia yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
193
