Page 190 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2021
P. 190
Melalui program tersebut, para korban PHK bisa mendapatkan gaji 45% dari upahnya selama 3
bulan pertama setelah menjadi peserta JKP. Kemudian, di 3 bulan berikutnya mereka akan
menerima 25% dari upahnya.
"Uang tunai 45% dari upah untuk 3 bulan pertama, 25% dari upah untuk 3 bulan berikutnya,
dan ini diberikan paling lama 6 bulan," ujar Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI dan
Dirut BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Rabu (7/4/2021).
Adapun syarat yang harus dipenuhi adalah peserta belum berusia 54 tahun. Selain itu, di
perusahaan sebelumnya, harus berkapasitas sebagai pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Di luar itu, tentu tidak
memenuhi syarat kepesertaan.
"Belum berusia 54 tahun. Mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha baik kapasitasnya itu
PKWT maupun PKWTT," tambah Ida.
Syarat selanjutnya adalah bukan merupakan pekerja yang mengalami PHK bukan karena
mengundurkan diri. "Pekerja yang mengalami PHK ini sesuai dengan UU Cipta kerja pasal 154A
UU No.11 tahun 2020, dikecualikan untuk alasan PHK karena mengundurkan diri, cacat total
tetap, pensiun, dan meninggal dunia," ucapnya.
Syarat lainnya adalah, korban PHK tadi memiliki keinginan untuk bekerja kembali. Korban PHK
juga harus memiliki masa iuran pada jaminan sosial yang disyaratkan sebelumnya paling sedikit
12 bulan dan telah membayar setidaknya 6 bulan berturut-turut sebelum di-PHK.
"Pekerja yang memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan, membayar iuran 6 bulan
berturut-turut sebelum terjadi PHK," pungkas Ida.
(fai).
189
