Page 195 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2021
P. 195
Jaminan Kehilangan Pekerjaan tersebut merupakan salah satu program yang diatur dalam
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada 2020 lalu.
Lalu, apa itu program Jaminan Kehilangan Pekerjaan? Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah
menjelaskan, program JKP diperuntukkan bagi masyarakat yang masih memiliki keinginan untuk
bekerja kembali. Nantinya program ini akan dimasukkan dalam jaminan sosial BPJS
Ketenagakerjaan atau BPJamsostek.
"Peserta JKP adalah WNI yang telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial sesuai
penahapan kepesertaan dalam Peraturan Presiden nomor 109 tahun 2013," ujar Ida saat rapat
kerja dengan DPR, Jakarta, Rabu (7/4).
Adapun syarat mengikuti program tersebut adalah diberikan pada perusahaan yang tergolong
usaha besar dan usaha menengah dengan kepesertaan karyawan mencakup program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan
Pensiun dan Jaminan Kematian (JKM).
"Sementara untuk usaha kecil dan mikro diberikan kepada karyawan yang diikutsertakan
sekurang-kurangnya pada program Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Kecelakaan Kerja,
Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian," jelas Ida.
Ida menambahkan, program tersebut juga nantinya hanya diberikan kepada masyarakat yang
belum berusia 54 tahun. Dengan keterikatan bekerja pada perusahaan yang bersifat Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
Reporter: Anggun P. Situmorang Sumber: Merdeka.com Kebutuhan lapangan kerja yang perlu
disiapkan oleh pemerintah saat ini mencapai 15 juta lapangan kerja. Hal tersebut
mempertimbangkan banyaknya angka pengangguran dan angkatan kerja yang di PHK selama
masa pamdemi Covid-19.
Rektor Universitas Sebelas Maret Jamal Wiwoho menjelaskan, jumlah tenaga kerja yang mencari
lapangan kerja pada saat ini saja ada sekitar 7 juta, mulai dari Aceh sampai Papua. Kemudian
angkatan kerja per tahun di Indonesia bisa mencapai 2,9 juta.
Belum lagi jika melihat data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) ada sekitar 4 juta
tenaga kerja terkena PHK atau pemutusan tenaga kerja.
"Dengan kata lain maka total lapangan pekerjaan yang perlu disiapkan oleh pemerintah sekitar
15 juta untuk mengatasi kondisi tersebut," kata dia dalam webinar Optimalisasi UU Cipta Kerja
Sebagai Strategi Utama Akselerasi Investasi Indonesia, Selasa (30/3/2021).
Dia mengatakan salah satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi
pertumbuhan jumlah tenaga kerja adalah dengan menarik investor sebanyak-banyaknya masuk
ke Indonesia. Semakin banyaknya investor yang masuk, maka semakin banyak pula investasi
dan lapangan pekerjaan yang terbuka untuk masyarakat.
Jamal memahami, terrbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau
Undang-Undang Cipta Kerja adalah salah satu bukti pemerintah untuk mendorong investasi
melalui berbagai kemudahan perizinan berusaha bagi para investor. Selama ini persoalan
tumpang tindih dalam perizinan perusahaan antara pemerintah pusat dan daerah serta
kementerian atau lembaga telah menjadi penyebab sulitnya proses perizinan bagi investor yang
akan masuk di Indonesia.
"Harus memakan waktu yang lama tetapi calon investor juga harus melewati proses yang
berlarut-larut dan cukup panjang. Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law
tersebut diharapkan dapat memberikan ruang yang luas untuk UMKM yang pada akhirnya akan
194
