Page 192 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2021
P. 192
"Untuk uang tunai 45% dari upah untuk 3 bulan pertama. Lalu, 25% dari upah untuk 3 bulan
berikutnya. Paling lama enam bulan," imbuh Ida.
Adapun program JKP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Jaminan
Kehilangan Pekerjaan. Nantinya, JKP juga memberikan layanan informasi pasar kerja dan
bimbingan jabatan, serta memberikan pelatihan berbasis kompetensi. Dalam hal ini, pelatihan
diselenggarakan oleh lembaga milik pemerintah, swasta dan perusahaan.
Terkait sumber pembayaran, lanjut Ida, berasal dari iuran pemerintah sebesar 0,22%. Lalu,
sumber pendanaanrekomposisi iuran Jaminan kecelakaan kerja (JKK) sebesar 0,14% dan
Jaminan kematian (JKM) sebesar 12%.
"Ketentuan dasar perhitungan upah adalah upah yang dilaporkan kepada BPJS batas atas upah
sebesar Rp5 juta," jelasnya.
Penerima manfaat JKP ialah pekerja yang mengalami PHK sesuai dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terkecuali,mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun,
atau meninggal dunia.
"Pekerja yang berkeinginan bekerja kembali, dan pekerja yang masa iurannya paling sedikit 12
bulan dalam dua tahun, membayar iuran enam bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK," tandas
Ida.(OL-11).
191
