Page 32 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2021

ini diberikan paling lama 6 bulan," tulis Ida melalui akun instagramnya @idafauziyahnu pada
Rabu, 7 April 2021.
Ida menjelaskan program JKP bagi pekerja/buruh yang terkena PHK dalam rapat kerja dengan
Komisi IX DPR RI dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan.

Adapun manfaat lainnya dari program pemerintah tersebut adalah akses informasi pasar kerja
juga akan diberikan berupa layanan informasi pasar kerja dan atau bimbingan jabatan dan
dilakukan oleh pengantar kerja atau petugas antar kerja.

Manfaat ketiga, kata Ida, adalah pelatihan kerja akan berbentuk pelatihan berbasis kompetensi
yang dilakukan melalui lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta, dan perusahaan.

Adapun persyaratan peserta program JKP, kata Ida adalah WNI yang telah diikutsertakan dalam
program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan dalam Peraturan Presiden Nomor 109
tahun 2013.

Aturan yang tertuang di Perpres tersebut yaitu untuk usaha besar dan usaha menegah,
diikutsertakan pada program JKN, JKK, JHT, JP dan JKM, kemudian untuk usaha kecil dan mikro,
diikutsertakan sekurang-kurangnya pada program JKN, JKK, JHT, dan JKM.

"Syarat lainnya adalah belum berusia 54 tahun, dan mempunyai hubungan kerja dengan
pengusaha baik kapasitasnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja
Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)," katanya.
Adapun sumber pembiayaan dari JKP yakni iuran pemerintah pusat sebesar 0,22 persen, sumber
pendanaan rekomposisi iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja 0,14 persen dan Jaminan
Kematian 0,10 persen. "Ketentuan dasar perhitungan upah adalah upah yg dilaporkan ke BPJS
dengan batas upah sebesar 5 juta rupiah," kata Ida Fauziyah.

31