Page 61 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2021
P. 61
Airlangga menyebut, tahun ini Covid-19 lebih terkendali dibandingkan tahun lalu. Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro diklaim berhasil menekan kasus aktif
hingga single digit, yaitu 7,4 persen. Persentase tersebut merupakan prestasi Indonesia. Nilainya
jauh di bawah standar global sebesar 17. 3 persen.
Tingkat kesembuhan, sudah mencapai 89,9 persen. Ini juga di atas standar global sebesar 80,5
persen. Satu-satunya yang masih jadi pekerjaan rumah alias PR Indonesia adalah kasus
kematian di Indonesia yang masih berada di atas standar global. Kasus kematian masih sulit
ditekan.
'Cukup tinggi, ada di atas global, yaitu 2,7 persen. Sedangkan standar global adalah 2,17
persen." papar Airlangga usai Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, kemarin.
Menurutnya, hal ini jadi momentum yang tepat bagi perusahaan swasta untuk membayarkan
THR kepada karyawan.
"Presiden juga menyampaikan bahwa kita harus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi dan penanganan pandemi Covid-19 harus berjalan seiring," tuturnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini menceritakan, rapat tersebut membahas banyak
hal tentang penanganan Covid-19. Salah satunya, terkait THR yang diyakininya bisa
menggerakkan roda ekonomi nasional. THR bisa menstabilkan kondisi demand side.
"Dalam rapat disampaikan bahwa untuk mendorong konsumsi dibutuhkan dorongan bagi
masyarakat." beber Airlangga.
Di tengah berbagai pembatasan pergerakan masyarakat, THR bisa membantu memberikan angin
segar bagi masyarakat pekerja. Daya beli masyarakat diharapkan bisa meningkat untuk
membantu perputaran roda ekonomi.
"Ini tadi disampaikan bahwa sudah waktunya pada jelang Lebaran tahun in pihak swasta perlu
memberikan THR." imbaunya. Selain THR untuk mendorong konsumsi, butuh subsidi bansos
beras selama bulan Ramadan.
Terpisah. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui kondisi ekonomi saat ini memang
belum pulih seperti sediakala akibat pandemi Covid-19. Tetapi THR tetap merupakan kewajiban
pengusaha kepada pekerja atau buruh yang harus ditunaikan.
"Terkait dengan adanya laporan pengusaha yang belum membayarkan THR tahun 2020. kami
sudah mendapatkan laporan tersebut dan semua laporan sudah ditindaklanjuti oleh Disnaker
Provinsi dan Disnaker Kabupaten/Kota." ujarnya.
Tahun lalu, sambung Ida, laporan lebih banyak mengenai pengaduan cara pembayaran THR
serta jumlah laporan terkait pengawasan penegakan hukum bagi pelaku usaha yang tidak
memenuhi pembayaran THR tersebut. jar
60
