Page 64 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2021

SKEMA JAMINAN SOSIAL DIBENAHI, PERUSAHAAN DITAGIH

JAKARTA, KOMPAS --- Pemerintah sedang membenahi skema jaminan sosial ketenagakerjaan
sebelum program Jaminan Kehilangan Pekerjaan diluncurkan pada Februari 2022. Mediator dan
pengawas ketenagakerjaan dikerahkan untuk menagih perusahaan yang selama ini belum atau
lalai mendaftarkan pekerja mereka di program jamsostek.

Hal itu sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 25
Maret 2021. Inpres itu mengamanatkan seluruh menteri dan kepala daerah untuk memastikan
seluruh pekerja terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek, yakni pekerja formal, informal, migran,
serta pegawai pemerintah non-PNS dan penyelenggara pemilu. Inpres juga memerintahkan
upaya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap perusahaan yang tidak patuh.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya mendapat pekerjaan rumah besar
untuk meningkatkan jumlah kepesertaan pekerja dalam program jamsostek, terutama sebelum
program baru tunjangan pengangguran, yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), diluncurkan
pada Februari 2022.

"Untuk memperluas kepesertaan jamsostek, kami akan melibatkan fungsi mediator hubungan
industrial dan pengawas ketenagakerjaan yang lebih aktif. Saat ini sedang kami siapkan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan untuk koordinasi fungsional terkait itu," kata Ida dalam rapat
kerja dengan Komisi IX DPR dan Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo di Jakarta,
Rabu (7/4/2021).

Ida menjelaskan, mediator akan membina, menyosialisasikan, dan berdialog dengan perusahaan
yang belum mendaftarkan pekerja di BP Jamsostek atau perusahaan yang hanya mendaftarkan
sebagian pekerja. Pengawas ketenagakerjaan akan mengawasi perusahaan-perusahaan
tersebut.

Berdasarkan data BP Jamsostek, ada 48,64 juta peserta program jamsostek atau 54,04 persen
dari angkatan kerja yang seharusnya terdaftar di BP Jamsostek. Dari jumlah itu, sekitar 8,42
persen di antaranya pekerja informal.

Hingga kini masih banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja dalam program
jamsostek. Kepatuhan perusahaan yang rendah sudah teijadi sejak sebelum pandemi.

"Kepesertaan jamsostek bersifat wajib, perusahaan harus mengikuti. Lewat reformasi program
jaminan sosial, diharapkan semua manfaat program jamsostek bisa saling terintegrasi dan
melindungi pekerja secara detail," kata Ida.

Kepatuhan

Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo mengatakan, pihaknya akan mengecek lebih
dulu skala usaha berdasarkan aset dan omzet perusahaan. Eligibilitas pengusaha juga dicek
berdasarkan kewajiban mendaftarkan pekerja di program jamsostek lainnya.

Pemerintah baru akan membayarkan iuran JKP setelah perusahaan dan pekerja melewati proses
verifikasi dan validasi data oleh BP Jamsostek sesuai syarat.

"Selain meningkatkan cakupan kepesertaan, tantangan kami ke depan adalah mempermudah
cara pendaftaran, pembayaran, dan penebusan klaim. Kami sedang kembangkan aplikasi
berbasis biometrik agar pendaftaran dan klaim juga bisa lebih cepat," kata Anggoro.

63