Page 67 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2021
P. 67
SEDIAKAN LAPANGAN KERJA BARU
Pemerintah Kabupaten Cirebon membuka kesempatan bagi para investor membuka lapangan
kerja baru, untuk menekan minat masyarakat yang ingin menjadi Pekerja Migran Indonesia
(PMI).
Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan pemerintah menjamin kemudahan bagi investor yang
akan berinvestasi di Kabupaten Cirebon. Beberapa titik pun sudah disiapkan oleh Pemkab
Cirebon.
"Kalau tersedia banyak lapangan pekerjaan, saya yakin minat masyarakat yang ingin menjadi
pekerja migran akan berkurang," kata Imron di Kabupaten Cirebon, Rabu (7/4).
Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menambah kawasan industri dari 2.000 hektare menjadi
10.000 hektare di wilayah timur Cirebon. Saat ini industri pun mulai bermunculan.
Imron mengatakan, jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Cirebon saat ini sebanyak
11,52% dari 2,2 juta total penduduk. Pemerintah akan terus berupaya memberikan kesempatan
kerja.
"Memang, bekerja di luar negeri adalah hak. Tetapi, kalau nanti di sini sudah ada kenapa harus
ke luar negeri," kata Imron.
Beberapa tahun lalu, pemerintah daerah sudah membentuk Layanan Terpadu Satu Pintu (LSTP)
yang berupaya menekan PMI ilegal. Layanan tersebut berada di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)
Kabupaten Cirebon.
Petugas dalam layanan tersebut terdiri dari Disnaker, kantor imigrasi, kepolisian, dan dinas
kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil).
"Jangan sampai Kabupaten Cirebon terus dicap sebagai lumbung TKW. Kabupaten Cirebon,
adalah daerah terbanyak PMI setelah Indramayu," kata Imron.
Di sisi lain, Pemkab Cirebon melakukan diseminasi dalam upaya peningkatan dan perlindungan
bagi calon PMI. Imron mengatakan, upaya perlindungan kepada PMI ini sudah diatur dalam
Undang-undang (UU) nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.
"PMI ini harus dilindungi mulai dari sebelum bekerja, saat bekerja, atau pun sesudah bekerja.
Melalui diseminasi ini, perlindungan akan dimulai dari tingkat desa," kata Imron.
Imron menyebutkan, Kabupaten Cirebon merupakan daerah kantong PMI terbanyak kedua di
Jawa Barat, di bawah Kabupaten Indramayu. Tercatat, pada 2019 jumlah warga yang berangkat
menjadi PMI sebanyak 9.931 orang.
Sedangkan hingga akhir 2020, jumlah PMI di Kabupaten Cirebon yang berangkat menurun
menjadi 2.803 orang. "Hal tersebut karena adanya pandemi Covid-19, dimana negara tujuan
melarang adanya kedatangan warga asing," kata Imron.
Melalui desiminasi ini pun, kata Imron, pemerintah desa/kecamatan diminta melakukan
penguatan kompetensi bagi calon PMI. Sehingga nantinya, pekerja tersebut bisa berangkat
secara legal.
Selain itu, pemerintah desa/kecamatan harus menyediakan informasi ketenagakerjaan dan
layanan migrasi di tingkat desa.
66
