Page 70 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2021

Besaran upah mengacu pada nominal sebelumnya, tapi dengan ketentuan batas atas sebesar
Rp 5 juta. Dengan begitu, apabila ada korban PHK yang sebelumnya bergaji di atas itu, nominal
perhitungan akan tetap menggunakan Rp 5 juta Artinya, pada tiga bulan pertama, yang
bersangkutan akan menerima Rp 2,25 juta. Selanjutnya, Rp 1,25 juta untuk tiga bulan
berikutnya.

Pembiayaan JKP bersumber dari iuran pemerintah pusat sebesar 0,22 persen; sumber
pendanaan rekomposisi iuran program jaminan kecelakaan kerja (JKK) 0,14 persen; dan jaminan
kematian (JKM) 0,10 persen. Ketentuan dasar perhitungan upah ialah upah yang dilaporkan ke
BPJamsostek dengan batas upah Rp 5 juta.

Ida juga memberikan penjelasan terkait penerima program JKP sesuai dengan UU Cipta Kerja.
Yakni, pekerja yang berkeinginan untuk bekerja kembali, pekerja yang memiliki masa iuran
paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan, serta membayar iuran 6 bulan berturut-turut sebelum
terjadi PHK.

Saat ini, lanjut dia, pihaknya terus mematangkan pelaksanaan program JKP tersebut dengan
menyusun peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker). Kemudian, membangun sistem
yang mengintegrasikan sistem sisnaker dengan sistem BPJamsostek serta integrasi data
kepesertaan dengan Kemenko PMK.

Terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan,
buruh menolak program JKP yang dibuat pemerintah. Sebab, program JKP dinilai melanggar UU
BPJS yang tidak memperbolehkan adanya subsidi iuran antar program. Bila itu dilanggar, direksi
BPJamsostek bisa terkena pidana 8 tahun.

Selain itu, bila merujuk konvensi ILO, yang ada adalah program unemployment Insurance atau
asuransi pengangguran. Iurannya berasal dari peserta asuransi pengangguran, bukan
rekomposisi iuran JKK dan JKM.

"Dengan rekomposisi iuran tersebut, suatu saat benefit atas manfaat JKK dan JKM pasti
berkurang atau setidak-tidaknya stagnan," katanya.

Kemudian, lanjut dia, buruh bisa dirugikan karena tidak ada kepastian sustainable manfaat dari
program itu. Sebab, bisa saja total iuran JKP tidak cukup lantaran hanya berasal dari rekomposisi
iuran. Bukan dikumpulkan dari iuran baru yang benar-benar berasal dari peserta JKP
sebagaimana prinsip jaminan sosial.

Belum lagi, bila pada masa pandemi ini terus terjadi PHK. "Program JKP ini hanya lip Service dan
akal-akalan agar buruh setuju omnibus law," ungkapnya. (mia/c7/oni)

69