Page 75 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2021
P. 75
Penerima manfaat JKP antara lain pekerja yang mengalami PHK sesuai dengan UU Cipta Kerja,
terkecuali yang bersangkutan mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, atau meninggal
dunia.
Adapun sumber pembayaran JKP berasal dari iuran pemerintah sebesar 0,22%, rekomposisi
iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0.14%, dan Jaminan Kematian (JKm) 12%.
"Ketentuan dasar perhitungan upah adalah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Batas
atas upah sebesar Rp5 juta," lanjut Ida.
Saat ini, pemerintah tengah melakukan harmonisasi terkait peraturan menteri yang mengatur
tata cara pendaftaran JKP. Persyaratan peserta program JKP antara lain peserta merupakan WNI
dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan dalam Perpres No 109/2013.
Selain itu, belum berusia 54 tahun dan mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha, baik
perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menambahkan karyawan terkena PHK
yang ingin mengikuti program JKP harus melalui beberapa tahapan.
"Mereka harus didaftarkan perusahaan sebelumnya kurang dari 6 bulan atau lebih 6 bulan. Jika
kurang dari 6 bulan, tidak akan dilakukan pengecekan data Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Jika bekerja di lebih dari satu perusahaan, pekerja harus memilih salah satu kepesertaan dari
JKP. Setelah itu tanda bukti peserta terbit dan divalidasi BPJS Ketenagakerjaan dan dilaporkan
kepada Menteri Ketenagakerjaan," tandas Anggoro dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR.
(Iam/X-3)
74
