Page 77 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2021

dan ini diberikan paling lama enam bulan," kata Menaker Ida dalam rapat kerja dengan Komisi
IX DPR RI di Jakarta pada Rabu (7/4).
Selain itu para pemanfaat juga akan mendapatkan akses informasi pasar kerja dalam bentuk
layanan informasi pasar kerja dan atau bimbingan jabatan dan dilakukan oleh pengantar kerja
atau petugas antar kerja. Manfaat lainnya adalah pelatihan kerja akan berbentuk pelatihan
berbasis kompetensi yang dilakukan melalui lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta,
dan perusahaan.

Adapun persyaratan peserta program JKP, jelas Menaker Ida, yaitu WNI yang telah
diikutsertakan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan dalam Peraturan
Presiden Nomor 109 tahun 2013, yaitu untuk usaha besar dan usaha menegah, diikutsertakan
pada program JKN, JKK, JHT, JP dan JKM, kemudian untuk usaha kecil dan mikro, diikutsertakan
sekurang-kurangnya pada program JKN, JKK, JHT, dan JKM.

Syarat lainnya adalah belum berusia 54 tahun, dan mempunyai hubungan kerja dengan
pengusaha baik kapasitasnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja
Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Sumber pembiayaan JKP berasal dari iuran pemerintah pusat sebesar 0,22 persen, sumber
pendanaan rekomposisi iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja 0,14 persen dan Jaminan
Kematian 0,10 persen. Ketentuan dasar perhitungan upah adalah upah yang dilaporkan ke BPJS
dengan batas upah sebesar Rp5 juta.

Ida juga menjelaskan terkait penerima program JKP telah diatur yaitu pekerja yang mengalami
PHK sesuai dengan UU Cipta Kerja tepatnya Pasal 154A, pekerja yang berkeinginan bekerja
kembali dan pekerja yang memiliki masa iuran paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan serta
membayar iuran 6 bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK.

JKP tidak berlaku untuk alasan PHK karena mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, dan
meninggal dunia, Menaker juga menjelaskan pihaknya terus mematangkan pelaksanaan
program JKP dengan menyusun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang menjadi
aturan turunan Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

"Dalam persiapan pelaksanaan program JKP, Kemnaker telah menyusun regulasi berupa
Permenaker, kemudian membangun sistem yang mengintegrasikan sistem Sisnaker dengan
Sistem BPJS Ketenagakerjaan serta integrasi data kepesertaan dengan Kemenko PMK. Kita juga
terus melakukan sosialiasasi kepada semua stakeholder terkait," papar Ida.

76