Page 63 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2021

Judul Skema Jaminan Sosial Dibenahi, Perusahaan Ditagih
Nama Media Kompas
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL Pg9
Jurnalis Age
Tanggal 2021-04-08 04:19:00
Ukuran 104x357mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 120.120.000

News Value Rp 600.600.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Untuk memperluas kepesertaan
jamsostek, kami akan melibatkan fungsi mediator hubungan industrial dan pengawas
ketenagakerjaan yang lebih aktif. Saat ini sedang kami siapkan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan untuk koordinasi fungsional terkait itu

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kepesertaan jamsostek bersifat wajib,
perusahaan harus mengikuti. Lewat reformasi program jaminan sosial, diharapkan semua
manfaat program jamsostek bisa saling terintegrasi dan melindungi pekerja secara detail

positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Selain meningkatkan cakupan
kepesertaan, tantangan kami ke depan adalah mempermudah cara pendaftaran, pembayaran,
dan penebusan klaim. Kami sedang kembangkan aplikasi berbasis biometrik agar pendaftaran
dan klaim juga bisa lebih cepat

Ringkasan
Pemerintah sedang membenahi skema jaminan sosial ketenagakerjaan sebelum program
Jaminan Kehilangan Pekerjaan diluncurkan pada Februari 2022. Mediator dan pengawas
ketenagakerjaan dikerahkan untuk menagih perusahaan yang selama ini belum atau lalai
mendaftarkan pekerja mereka di program jamsostek. Hal itu sejalan dengan Instruksi Presiden
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 25 Maret 2021. Inpres itu
mengamanatkan seluruh menteri dan kepala daerah untuk memastikan seluruh pekerja terdaftar
sebagai peserta BP Jamsostek, yakni pekerja formal, informal, migran, serta pegawai pemerintah
non-PNS dan penyelenggara pemilu. Inpres juga memerintahkan upaya penegakan hukum yang
lebih tegas terhadap perusahaan yang tidak patuh. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengatakan, pihaknya mendapat pekerjaan rumah besar untuk meningkatkan jumlah
kepesertaan pekerja dalam program jamsostek, terutama sebelum program baru tunjangan
pengangguran, yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), diluncurkan pada Februari 2022.

62