Page 58 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2021

GRATISKAN IURAN BPJS WARTAWAN

ANGGOTA Komisi IX DPR Fadholi mendorong pemerintah turun tangan mengatasi sejumlah
permasalahan yang dihadapi insan pers. Pasalnya, pandemi yang berkepanjangan membawa
dampak besar terhadap awak media. Sejumlah perusahaan pers gulung tikar lantaran persoalan
tersebut.

"Selain dituntut bekerja penuh risiko di tengah pandemi. para pewarta dibayangi persoalan
ekonomi, bahkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Karenanya, pemerintah harus turun tangan
menangani sejumlah persoalan yang dihadapi oleh para punggawa pilar keempat demokrasi,"
ujar Fadholi di sela rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di
Kompleks Parlemen. Jakarta, kemarin.

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem di Komisi IX DPR ini mengusulkan pemerintah
membebaskan para pewarta dari iuaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
Selain itu, berbagai kementerian terkait juga harus membuat sejumlah program untuk menjaga
dan memperkuat perusahaan dan awak media.

"Kita sama-sama menyadari, keberadaan pers sebagai pilar demokrasi sangat penting dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi, di tengah situasi pandemi ini. belum ada pembahasan
serius tentang persoalan kesehatan dan kesejahteraan para pekerja pers oleh pemerintah," sesal
dia.

Lebih lanjut, Fadholi mendesak, Menteri Kesehatan segera menyusun, membuat dan
melaksanakan program khusus bagi kesehatan para wartawan.

"Kalau sekadar rapid test gratis, mendahulukan wartawan untuk divaksin. itu hanya jangka
pendek. Langkah jangka panjangnya seperti apa?" tegas anggota Dewan dari Daerah Pemilihan
(Dapil) Jawa Tengah I itu.

Selain jaminan kesehatan, sambung dia, para awak media juga membutuhkan jaminan
perlindungan kerja. Sebab, berdasarkan penelitian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers.
Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
kebebasan dan keselamatan jurnalis di tengah pandemi Covid-19 belum terlindungi.

Disebutkan. 24 persen pewarta mengaku pernah menerima berbagai serangan dalam melakukan
kerja-kerja jurnalistik. Persoalan ini juga perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah.

"Coba Kemenkes atau Kemnaker bayangkan, jika teman-teman wartawan mogok sebaik apa pun
kinerja Presiden Jokowi, masyarakat tidak akan tahu, siapa yang akan mempublikasikan,"
tandasnya. oni

57