Page 54 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2021
P. 54
"Sementara itu, dua Permenaker lainnya masih dalam proses perancangan," ujar Ida, Rabu
(7/4).
Tak hanya Permenaker, Ida juga menyebut PP 37/2021 ini juga mengamanatkan Kementerian
Keuangan (Kemkeu) untuk mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara
Pembayaran Iuran yang dibayar oleh Pemerintah, PMK tentang Pembiayaan Manfaat Pelatihan,
dan PMK tentang Dana Awal.
Dengan adanya PP 37/2021 ini, maka akan ada revisi terhadap PP 44 tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan program JKK dan JKM serta PP 55 tahun 2015 tentang Pengelolaan Aset
Jaminan Sosial.
Menurut Ida, revisi atas PP 44/2015 ini sudah mendapatkan persetujuan dari presiden,
sementara revisi atas PP 55/2015 sedang dalam proses finalisasi.
Tak hanya itu, adanya aturan tentang JKP ini mengharuskan Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) melakukan integrasi data kepesertaan dengan BPJS
Kesehatan paling lama enam bulan sejak PP 37/2021 berlaku.
Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Chayo bilang tantangan besar yang dihadapi BP
Jamasostek adalah soal cakupan kepesertaan yang saat ini hanya 48,64 juta pekerja. (Lidya
Yuniartha Panjaitan)
53
